Tahun Depan, Mendikbud Ingin Pelaksanaan UNBK di SMP Capai 90 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di tingkat SMP meningkat sebesar 90 persen di tahun 2019 mendatang.

Tahun ini, jumlah SMP yang melakukan UNBK mencapai 63 persen. Angka ini meningkat dua kali lipat dari tahun lalu yang hanya mencapai 32 persen.

"Tahun depan kami dorong UNBK di SMP sampai 90 persen," kata Muhadjir usai malam penganugerahan Maarif Award 2018 di studio Metro TV, Jakarta, Minggu (27/5/2018) malam.

Baca juga: Cerita Anak Penjaga WC Umum Raih Nilai Tertinggi UNBK Se-Jawa Timur

Meskipun nilai UNBK SMP mengalami penurunan, tingkat kejujuran dan integritas meningkat signifikan. Menurutnya, hal itu disebabkan tertutupnya celah kecurangan dalam pelaksanaan ujian.

Saat ini, provinsi yang tingkat pelaksanaan UNBK SMP mencapai 100 persen hanya DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Karena tidak ada kecurangan. Karena itu kalau sekarang turun (nilai UNBK SMP) mohon dimaklumi," katanya.

Baca juga: Pelaku Pembobolan Soal UNBK SMP di Surabaya Mengaku Diperintah Kepala Sekolah

Menurut Muhadjir ujian berbasis kertas cenderung memiliki integritas rendah, meskipun nilai ujian tinggi. Sebab, ujian berbasis kertas rawan kecurangan.

"Sekolah-sekolah yang mengalami penurunan nilai tahun ini rata-rata mereka yang masih menggunakan ujian kertas tahun lalu dan memiliki indeks integritas yang rendah," kata dia.

Muhadjir sendiri menganggap turunnya nilai UN SMP tahun ini adalah hal wajar. Kemendikbud akan menjadikan hasil ini sebagai bahan untuk memetakan potensi sekolah-sekolah di Indonesia. Ia berjanji akan terus melakukan pembenahan kualitas pendidikan.

Baca juga: Soal UNBK Disadap, Kepala Sekolah di Surabaya Jadi Tersangka

"Dari hasil ini kami sudah bisa memetakan sekolah dan guru yang kualitas pendidikannya masih rendah. Setelah itu akan kami adakan perbaikan untuk sekolah maupun guru," katanya.

"Secara skor memang turun tapi secara kualitas naik, karena norma kejujurannya kami naikkan. Kami bisa saja bikin seolah hasil nilai UN naik, tapi kami tidak mau karena ingin menanamkan nilai kejujuran," lanjut Muhadjir.

Tetap memakai HOTS

Muhadjir memaparkan, salah satu nilai UN turun akibat adanya perubahan standar dari Low Order Thinking Skill (LOTS) ke High Order Thinking Skill (HOTS).

Ia menegaskan, kementeriannya tak akan menurunkan standar ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Muhadjir memastikan UNBK tahun depan tetap memakai soal dengan acuan standar HOTS.

"Pasti akan kita teruskan. Mendikbud bisa saja menurunkan standar, lalu skornya naik semua. Tapi kami tak mau karena ingin membenahi pendidikan," kata Muhadjir.

Baca juga: Mendikbud Pastikan HOTS Tetap Dipakai dalam Ujian Nasional Tahun Depan

Muhadjir menilai Indonesia sudah tertinggal dari negara-negara lain dalam soal ujian nasional. Sebab, selama ini soal ujian nasional masih memakai LOTS.

Dalam standar LOTS, standar yang digunakan hanya sebatas pada tingkat menyimpan informasi ilmu pengetahuan saja. Sementara standar HOTS mencakup kompetensi analisa, berpikir kritis, memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, hingga menghasilkan inovasi.

Negara-negara lain sudah menggunakan HOTS sesuai standar Programme for International Student Assessment (PISA).

Baca juga: Netizen Tidak Galak Tanggapi HOTS Matematika SMP

Muhadjir sendiri mengakui bahwa kebijakan ini tidak populer. Namun, ia tetap memutuskan untuk terus memanfaatkan kebijakan ini.

"Saya tahu kebijakan ini tidak populer, bahkan saya sempat diminta untuk mundur, karena dianggap tidak sukses. itu enggak masalah, saya memang tidak cari popularitas. Ini untuk benahi pendidikan," kata dia.

Muhadjir juga membantah bahwa soal-soal HOTS belum diajarkan di sekolah-sekolah. Ia menegaskan, tenaga pendidik telah mendapatkan pelatihan HOTS, mulai dari cara menyusun soal dan menuntaskannya.

Baca juga: Indonesia Kirim Guru ke Korea untuk Pelajari HOTS

"Enggak betul itu, guru semua sudah kami beri pelatihan (HOTS)," katanya.

Ia berjanji pihaknya akan terus melakukan pembenahan dalam kebijakan ini. Ia menginginkan sekolah-sekolah Indonesia ke depannya bisa menghadapi berbagai soal dengan standar HOTS. Hal itu demi meningkatkan kemampuan dan kompetensi siswa.

"Kalau enggak seperti itu kita ketinggalan. Enggak bisa bersaing dengan dunia internasional nanti," katanya.