Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diangkat Jadi Stafsus Presiden, Ini Tugas Adita Irawati...

Kompas.com - 24/05/2018, 23:21 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comStaf Khusus Presiden Adita Irawati mendapat tugas yang tak mudah oleh Presiden Joko Widodo.

Ia diminta memperbaiki kualitas sumber daya manusia pada bagian humas kementerian dan lembaga sekaligus menyinergikan satu sama lain agar seluruh pencapaian dapat tersampaikan ke masyarakat dengan baik.

"Public relations government sebenarnya sudah didelegasikan ke Kemenkominfo. Kami Stafsus Presiden lebih membuka jalan, reminder kementerian/lembaga agar lebih sinergis dan cepat merespons isu," ujar Adita saat berbincang dengan wartawan di kantornya, Kamis (24/5/2018).

Baca juga: PKS Kritik Pengangkatan Empat Staf Khusus Jokowi

Dari sisi kualitas SDM, mantan Vice President Corporate Communications PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) itu mengakui belum seluruhnya mumpuni. Apalagi, kini komunikasi sudah berkembang pesat melalui saluran-saluran yang membutuhkan keahlian khusus.

Tahun 2017, pemerintah sudah memulai peningkatan kualitas SDM kehumasan, yakni dengan merekrut tenaga profesional untuk membantu kerja kehumasan. Diharapkan mereka bisa mentransfer keahlian ke aparatur sipil negara (ASN) yang berada di ruang lingkup kehumasan.

"Ini akan kita evaluasi terus-menerus. Ini juga yang menjadi tugas kami bersama-sama kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kompetensi. Sebab, ada beberapa kompetensi yang masih perlu diisi," ujar Adita.

Hal lain yang akan disasar untuk diperbaiki yakni soal birokrasi yang panjang sehingga membuat arus komunikasi ke publik tersumbat.

Baca juga: Jokowi Angkat 4 Staf Khusus Presiden, Ini Nama dan Profilnya

Soal ini, Adita sudah mengumpulkan eselon I beserta jajarannya beberapa hari setelah dia resmi menjabat sebagai Stafsus Presiden. Adita menyampaikan tips-tips kepada mereka agar informasi pencapaian kinerja tidak tersumbat pada hal-hal berbau birokratis.

"Memang ada pekerjaan rumah di saluran-saluran ini, soal sumbatan-sumbatan masih belum clear. Ini yang perlu kami bantu buka," ujar Adita.

"Intinya, di era komunikasi yang sudah sangat terbuka, di era digital, komunikasi yang paling penting adalah bisa membangun narasi-narasi positif yang berbasis pada realita sebenarnya. Ini harus cepat. Karena kalau tidak, hoaks lah yang mengisi," lanjut dia.

Diketahui, Presiden Jokowi mengangkat empat staf khusus presiden baru, yakni Adita Irawati, Siti Ruhaini Dzuhayatin, Abdul Ghofarrozin, dan Ahmad Erani Yustika. Dengan pengangkatan empat staf khusus baru ini, jumlah staf khusus presiden menjadi sembilan orang.

Kompas TV Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais kembali mengkritik Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com