Panglima TNI: Koopsusgab Miliki Peran Pencegahan hingga Penindakan Aksi Terorisme - Kompas.com

Panglima TNI: Koopsusgab Miliki Peran Pencegahan hingga Penindakan Aksi Terorisme

Kompas.com - 24/05/2018, 19:55 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat ditemui seusai rapat dengan Komisi I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat ditemui seusai rapat dengan Komisi I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menuturkan bahwa pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan ( Koopsusgab) merupakan implementasi peran dan fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Berdasarkan UU tersebut, TNI juga memiliki peran dalam menanggulangi aksi terorisme sebagai bentuk operasi militer selain perang (OMSP).

Baca juga: Komisi I dan Panglima TNI Gelar Rapat Bahas Pengaktifan Koopsusgab

Menurut Hadi, ketika Koopsusgab telah resmi dibentuk melalui Keputusan Presiden (Keppres), maka satuan elite tersebut memiliki peran pencegahan, penindakan hingga pemulihan terkait aksi terorisme.

"Operasi TNI dalam rangka mengatasi aksi terorisme itu utuh mulai dari pencegahan, penindakan dan pemulihan. Monitoring, cegah dini, deteksi dini sampai pada penindakan. Jadi semuanya itu akan dilaksanakan dalam satu kegiatan OMSP," ujar Hadi saat ditemui seusai rapat dengan Komisi I, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Hadi menjelaskan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme nantinya tergantung dari skala atau tingkat ancaman yang timbul dari suatu aksi teror.

Baca juga: Kemenkumham Sebut Pemerintah Belum Berencana Revisi UU TNI

Artinya, Koopsusgab hanya akan diterjunkan melalui operasi khusus untuk menghadapi aksi teror tingkat tinggi.

Misalnya, upaya TNI dalam operasi pembebasan sandera pesawat Garuda Indonesia pada tahun 1981 dan pembebasan kapal kargo yang dibajak oleh perompak Somalia.

Skala atau tingkat ancaman tersebut, kata Hadi, akan diatur secara detail dalam Peraturan Presiden (Perpres) terkait pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme.

Baca juga: Berita Populer: Terorisme Itu Nyata, TNI-Polri Terjun Bersama Memeranginya

Perpres akan diterbitkan setelah disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme).

"Operasi khusus, ketika sangat-sangat teroris tingkat tinggi dan operasi khusus, itu kita lakukan. Salah satu contoh pada waktu pembebasan kapal yang ada di Somalia, Woyla. Mungkin ada operasi lain yang mirip seperti itu," tuturnya.

"Jadi nanti dari Perpresnya akan kita bisa memilahkan," kata Hadi.


Terkini Lainnya

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Megapolitan
Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Nasional
Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Megapolitan
Kasus 'Peluru Nyasar' di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Kasus "Peluru Nyasar" di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Megapolitan
KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

Nasional
Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Regional
Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Megapolitan
Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Regional
Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Regional
Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Internasional
Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Nasional
Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Megapolitan
Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Regional
Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Megapolitan
12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

Nasional
Close Ads X