Komisi I dan Panglima TNI Gelar Rapat Bahas Pengaktifan Koopsusgab

Kompas.com - 24/05/2018, 15:02 WIB
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Mulyono di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPanglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Mulyono di ruang rapat Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menggelar rapat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk membahas rencana pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi I Satya Widya Yudha mengatakan, dalam rapat tersebut, pihaknya akan meminta penjelasan detail kepada Panglima TNI terkait pembentukan Koopsusgab.

Setelah itu, Komisi I akan mengambil sikap.

"Agenda rapat sekarang lebih memfokuskan pada isu aktual terutama yang berkaitan dengan niatan pemerintah membentuk Koopsusgab," ujar Satya saat ditemui sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Baca juga: Moeldoko: Siapa yang Enggak Takut Koopsusgab, Hayo Ngomong...

Selain itu, lanjut Satya, Komisi I juga akan membahas soal bentuk dan mekanisme teknis operasional Koopsusgab.

Sebab, selama ini pihaknya hanya mengetahui rencana pembentukan Koopsusgab melalui pemberitaan media massa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bukan hanya soal jadi diaktifkan atau tidak, tapi bentuknya bagaimana, operasionalisasinya seperti apa, isinya bagaimana," tuturnya.

Terkait wacana pembentukan Koopsusgab, Satya menilai, hal itu bisa dilakukan dalam merespons serangkaian peristiwa teror yang terjadi belakangan ini.

Baca juga: Moeldoko Semprot Pihak yang Tak Setuju Koopsusgab Diaktifkan

Namun, ia menegaskan, pembentukan Koopsusgab harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) yang tengah dibahas.

"Jadi tidak mungkin keberadaan sebuah lembaga atau grup baru atau task force baru itu ternyata bertabrakan dengan UU yang ada," kata Satya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

Protokol Kesehatan Diterapkan di Muktamar Ke-34 NU, dari Pembatasan Kapasitas, hingga PCR

Nasional
Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Polri Duga Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi PT JIP Rp 315 Miliar

Nasional
Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Kunjungi Lokasi Terdampak Banjir Sintang, Jokowi Sebut Penyebabnya Kerusakan Daerah Aliran Sungai

Nasional
Bencana Melanda, Salah Siapa?

Bencana Melanda, Salah Siapa?

Nasional
Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Ajukan Sidang Tatap Muka, Ini Alasan Kuasa Hukum Munarman

Nasional
Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Sorot Kasus Kekerasan Seksual, Aliansi Mahasiswa Desak RUU TPKS dan RUU PPRT Segera Disahkan

Nasional
Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Anggota Panja Usul RUU TPKS Atur Pidana Pejabat Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Menag Usulkan 4 Strategi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah dan Madrasah

Nasional
Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Polri Berencana Bikin Pos Vaksinasi Selama Penjagaan Natal dan Tahun Baru

Nasional
Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Kasus Bupati Bintan, KPK Panggil Anggota DPRD Kota Batam

Nasional
Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Satgas Paparkan Strategi Pengendalian Covid-19 secara Nasional Jelang Nataru

Nasional
Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Kasus Korupsi RAPBD Jambi, KPK Panggil Ibunda dan Mantan Istri Zumi Zola sebagai Saksi

Nasional
Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Jokowi Beli Jaket Tenun UMKM Sintang, Langsung Dipakai Saat Resmikan Bandara

Nasional
Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Prolegnas Prioritas 2022, Fraksi PKB Klaim Perjuangkan RUU TPKS dan RUU Kesejahteraan Ibu-Anak

Nasional
Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Jokowi: Tahun Ini Angka Investasi di Luar Jawa Lebih Tinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.