Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I dan Panglima TNI Gelar Rapat Bahas Pengaktifan Koopsusgab

Kompas.com - 24/05/2018, 15:02 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I DPR menggelar rapat dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk membahas rencana pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopsusgab) TNI oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi I Satya Widya Yudha mengatakan, dalam rapat tersebut, pihaknya akan meminta penjelasan detail kepada Panglima TNI terkait pembentukan Koopsusgab.

Setelah itu, Komisi I akan mengambil sikap.

"Agenda rapat sekarang lebih memfokuskan pada isu aktual terutama yang berkaitan dengan niatan pemerintah membentuk Koopsusgab," ujar Satya saat ditemui sebelum rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).

Baca juga: Moeldoko: Siapa yang Enggak Takut Koopsusgab, Hayo Ngomong...

Selain itu, lanjut Satya, Komisi I juga akan membahas soal bentuk dan mekanisme teknis operasional Koopsusgab.

Sebab, selama ini pihaknya hanya mengetahui rencana pembentukan Koopsusgab melalui pemberitaan media massa.

"Bukan hanya soal jadi diaktifkan atau tidak, tapi bentuknya bagaimana, operasionalisasinya seperti apa, isinya bagaimana," tuturnya.

Terkait wacana pembentukan Koopsusgab, Satya menilai, hal itu bisa dilakukan dalam merespons serangkaian peristiwa teror yang terjadi belakangan ini.

Baca juga: Moeldoko Semprot Pihak yang Tak Setuju Koopsusgab Diaktifkan

Namun, ia menegaskan, pembentukan Koopsusgab harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) yang tengah dibahas.

"Jadi tidak mungkin keberadaan sebuah lembaga atau grup baru atau task force baru itu ternyata bertabrakan dengan UU yang ada," kata Satya.

"Ini kan tujuannya bagaimana mereka bisa lebih efektif dan lebih cepat melakukan itu (pemberantasan terorisme). Toh, semangatnya adalah bahwa Polri sudah mengatakan bahwa dia akan meminta bantuan TNI," ucapnya.

Dalam rapat tersebut hadir Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi, Kepala Staf TNI AD (Kasad) Jenderal Mulyono, Kepala Staf TNI AL (Kasal) Laksamana Siwi Sukma Adji, Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal Yuyu Sutisna.

Baca juga: Koopsusgab di Bawah Panglima TNI, tapi Bisa Dikendalikan Kapolri

Hadir pula Danjen Kopassus Mayjen Eko Margiyono, Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah dan mantan Kasal Ade Supandi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membenarkan bahwa saat ini pemerintah dalam proses mengaktifkan kembali Koopsusgab TNI.

Hal itu diungkapkan dalam pidatonya di acara buka puasa bersama  para menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/5/2018).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com