Indonesia Perlu Belajar dari Turki soal Penerapan Sekularisme dalam Sistem Pemerintahan

Kompas.com - 23/05/2018, 23:00 WIB
Komaruddin Hidayat saat peluncuran dan diskusi buku “Turki Revolusi Tak Pernah Berhenti” karya wartawan Trias Kuncahyono di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (23/5/2018). Reza JurnalistonKomaruddin Hidayat saat peluncuran dan diskusi buku “Turki Revolusi Tak Pernah Berhenti” karya wartawan Trias Kuncahyono di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dan Turki di mata mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat memiliki kemiripan.

Salah satunya soal tradisi masyarakat muslim yang kearab-araban dan posisinya yang berada di "pinggiran" dalam pandangan orang Timur Tengah.

Hanya saja, yang membedakan kedua negara ini adalah soal kemampuan memisahkan negara dan agama.

Baca juga: Biografi Tokoh Dunia: Mustafa Kemal Ataturk, Pendiri Republik Turki

Menurut Komaruddin, Turki berhasil menerapkan sekularisme dalam sistem pemerintahan mereka.

Di tengah kondisi negara yang tengah marak menggunakan isu-isu agama, Turki diharapkan bisa menjadi tempat pembelajaran bagi pemerintahan Indonesia.

“Sekularisme hemat saya nilai positifnya menyeleksi berdasarkan kompetensi. Bukan jualan simbol agama tapi lebih ke program kerja,” tutur Komaruddin saat peluncuran dan diskusi buku “Turki Revolusi Tak Pernah Berhenti” karya wartawan KOMPAS Trias Kuncahyono, di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Baca juga: Terbang ke Turki, Kalla Bawa Misi RI Dukung Palestina dalam KTT OKI

Tentu hal tersebut tidaklah mudah mengingat sejarah Turki dan Indonesia yang berbeda.

Turki memiliki akar tunggal kejayaan Islam dan bangsanya homogen. Berbeda dengan Indonesia yang beragam suku, agama, dan kepercayaannya.

“Turki merupakan bangsa homogen sehingga pluralisme sudah selesai beda dengan Indonesia yang plural,” kata Komaruddin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

BPOM: Komponen Utama Pembuatan Vaksin Nusantara Diimpor dari Amerika Serikat

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Nasional
BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

BPOM: 71,4 Persen Relawan Uji Klinik Vaksin Nusantara Alami Kejadian Tak Diinginkan

Nasional
Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Nasional
Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Nasional
BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

BPOM Sebut Tim Peneliti Vaksin Nusantara Tak Lakukan Uji Praklinik terhadap Hewan

Nasional
Sidang Kasus Tes 'Swab' Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Sidang Kasus Tes "Swab" Rizieq Shihab, Kesaksian Bima Arya hingga Adu Mulut dengan Jaksa

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Dirut PT Pelindo II RJ Lino

Nasional
Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Nasional
Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Nasional
DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X