Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 61,1 Persen Publik Tak Setuju Gerakan #2019GantiPresiden

Kompas.com - 23/05/2018, 08:18 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Indo Barometer memperlihatkan, sebanyak 54,5 persen responden mengetahui gerakan "#2019GantiPresiden". Sementara, 40,7 persen tidak pernah mendengar atau mengetahui dan 4,8 persen tidak menjawab.

Namun, sebagian besar responden yang mengaku tahu gerakan #2019GantiPresiden" menyatakan tidak setuju.

Hal itu terungkap dalam hasil survei yang berlangsung sejak tanggal 15 hingga 22 April 2018 di 34 provinsi Indonesia.

"Mayoritas publik yang mengetahui gerakan #2019GantiPresiden menyatakan tidak setuju dengan gerakan tersebut 61,1 persen, yang setuju 34,1 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam rilis survei Indo Barometer di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (23/5/2018).

Adapun alasan terbesar mereka yang tak setuju gerakan tersebut, memilih untuk melanjutkan pembangunan (29,1 persen), kinerja Jokowi terbukti (13,1 persen).

Baca juga: Fadli Zon Nilai Brilian Ide Bentangkan Kaus #2019GantiPresiden Saat Debat Pilkada

Alasan lain, puas dengan kinerja Presiden saat ini (7,8 persen), mempertahankan Jokowi (7,1 persen), dan menganggap hanya isu politik (6,7 persen).

"Mereka yang setuju alasannya ingin perubahan (26,6 persen), hak demokrasi (14,3 persen) dan ada calon presiden lebih baik (12,3 persen," papae Qodari.

Dari hasil itu, kata dia, mereka yang setuju akan gerakan #2019GantiPresiden mengarahkan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra, yang sebesar 49,5 persen. Sementara, ada juga anomali yang tetap mendukung Jokowi sebesar 33,3 persen.

Adapun mereka yang tidak setuju gerakan tersebut, 52,3 persen akan mengarahkan dukungannya kepada Jokowi. Sedangkan, 19 persen akan memilih Prabowo.

"Mereka yang lebih setuju (sangat setuju) gerakan #2019GantiPresiden menyatakan yang paling tepat menggantikan Jokowi adalah Prabowo (32,6 persen), Gatot Nurmantyo (11,4 persen) dan Anies Baswedan (9 persen)," ujar dia.

Baca juga: Mendagri Minta Bawaslu Tegas terkait Polemik Kaus #2019GantiPresiden

Pidato Indonesia Bubar pada 2030

Pola yang sama juga terjadi pada soal pidato Indonesia Bubar Tahun 2030 yang pernah dilontarkan Prabowo.

Sebanyak 46,6 persen publik pernah mendengar, membaca atau mengetahui pidato tersebut. Namun yang tidak pernah mencapai 46 persen.

"Mayoritas publik yang mengetahui menyatakan tidak setuju dengan pidato tersebut 72,9 persen. Dan yang setuju 20,2 persen," katanya.

Alasan utama mereka tak setuju, seperti Indonesia akan maju (20,9 persen), hanya permainan politik (12,4 persen), harus optimistis (7,4 persen).

Halaman:


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com