Kompas.com - 22/05/2018, 15:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi-JK mencapai 65,1 persen.

Sementara yang menyatakan kurang atau tidak puas sama sekali sebesar 32 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 2,9 persen.

Hal itu terungkap dari survei yang dilakukan Indo Barometer yang dilakukan sejak 15 hingga 22 April 2018 di 34 provinsi di Indonesia. Survei ini melibatkan 1.200 responden dengan metode penarikan sampel multistage random sampling.

Baca juga: Survei Indikator: 70 Persen Warga Jateng Puas dengan Kinerja Jokowi

 

Adapun responden survei merupakan warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih pada saat survei dilakukan.

"Dari evaluasi kinerja pemerintahan secara umum, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi adalah 68,6 persen. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden sebesar 61,2 persen," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari dalam rilis Survei Nasional Evaluasi 3,5 Tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla: Quo Vadis Nawacita? di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Dari catatan Indo Barometer, tren kepuasan terhadap keduanya mengalami fluktuasi sejak Maret 2015 hingga April 2018. Tren kepuasan terhadap Jokowi dan Jusuf Kalla sempat menurun pada September 2015 dan Januari 2015.

Baca juga: Survei Indikator: Hampir 50 Persen Warga Jateng Pilih Jokowi dalam Pilpres

Qodari memaparkan ada lima alasan utama publik menyatakan puas akan kinerja Jokowi-JK, yaitu pembangunan infrastruktur meningkat sebesar 29,7 persen, banyak pencapaian sebesar 18,1 persen, bantuan bagi rakyat kecil sebesar 13,8 persen, kinerja baik sebesar 8,7 persen, dan kebijakan tegas sebesar 5 persen.

"Sementara alasan utama publik menyatakan enggak puas adalah harga sembako belum stabil 19,1 persen, lapangan kerja masih terbatas 12,2 persen, banyak tenaga kerja China 10,3 persen," kata dia.

Selain itu, terdapat pula alasan ketidakpuasan berupa kemiskinan dan kesenjangan sebesar 8 persen dan masih banyak korupsi 6,9 persen.

Baca juga: Survei: Ekonomi Masih Jadi Masalah, tapi Masyarakat Puas atas Demokrasi

Qodari juga menjelaskan, secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja para menteri di pemerintahan Jokowi-JK mencapai 58,6 persen.

Sementara masyarakat yang menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali sebesar 34,2 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab sebesar 9,1 persen.

Di sisi lain, Qodari mengungkapkan fenomena menarik terkait kesadaran publik akan agenda Nawacita Jokowi-JK. Dalam survei, publik yang mengetahui agenda Nawacita Jokowi-JK sebesar 37,6 persen.

Baca juga: Bantah Sejumlah Lembaga Survei, Waketum Gerindra Sebut Elektabilitas Jokowi Justru Turun Tajam

Sementara yang tidak mengetahui atau mendengar agenda tersebut mencapai 58,2 persen dan tidak menjawab sebesar 4,2 persen.

"Kita bertanya dulu apakah pernah mendengar atau mengetahui program tersebut, ternyata yang mengetahui lebih sedikit daripada yang tidak mengetahui. Sosialisasi Nawacita ternyata kurang," kata dia.

Survei ini memiliki margin of error sebesar 2,83 persen (hasil survei bisa bertambah atau berkurang 2,83 persen) pada tingkat kepercayaan 95 persen. Qodari menyebutkan survei dibiayai secara mandiri.

Kompas TV Survei yang dikeluarkan CSIS atau Centre for Strategic and International Studies dilakukan pada 23-30 Agustus 2017.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Lanjuti Laporan Tabloid Anies Baswedan, Bawaslu: Belum Ada Dugaan Pelanggaran

Tak Lanjuti Laporan Tabloid Anies Baswedan, Bawaslu: Belum Ada Dugaan Pelanggaran

Nasional
Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Tolak Permohonan PKS untuk Turunkan Presidential Threshold, Ini Alasan MK

Nasional
Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Pacar Brigadir J Muncul ke Publik dan Menangis, Sampaikan Terima Kasih kepada Semua Pihak yang Telah Membantu

Nasional
Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Merasa Difitnah, La Nyalla Minta Fadel Muhammad Diberhentikan dari Anggota DPD RI

Nasional
Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Eks Hakim Konstitusi Aswanto yang Tak Diperpanjang DPR Punya Harta Rp 15 M

Nasional
Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Sekjen MK Guntur Hamzah yang Ditunjuk DPR Jadi Hakim Konstitusi Punya Harta Rp 8,6 M

Nasional
Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Pukat: Usulan Restorative Justice Johanis Tanak untuk Kasus Korupsi Aneh

Nasional
Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Tiba-tiba, DPR Sahkan Sekjen MK Guntur Hamzah Jadi Hakim Konstitusi Gantikan Aswanto

Nasional
Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Keputusan Jokowi Pilih 2 Nama Capim KPK Pengganti Lili Pintauli Dinilai Subyektif

Nasional
Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Paulus Waterpauw ke Lukas Enembe: Kalau Tidak Mampu Jadi Gubernur, Mending Mundur

Nasional
Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Ibu Brigadir J: Semoga Jaksa dan Hakim Jujur agar Kebenaran Terungkap Seadil-adilnya

Nasional
Luhut Minta 'Goodie Bag' Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Luhut Minta "Goodie Bag" Acara Pemerintah Tak Pakai Produk Impor

Nasional
Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Langkah Febri Diansyah dan Rasamala Bela Sambo dan Istri, antara Janji dan Kritik

Nasional
Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Politikus PDI-P Yakin Pertemuan Puan dan Demokrat Tak Bahas soal Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Nasional
MK Tolak Seluruhnya Uji Materi 'Presidential Threshold' yang Diajukan PKS

MK Tolak Seluruhnya Uji Materi "Presidential Threshold" yang Diajukan PKS

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.