Survei Charta Politika: Elektabilitas Jokowi 51,2 Persen, Prabowo 23,3 Persen

Kompas.com - 21/05/2018, 18:14 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017). Agus Suparto/Fotografer KepresidenanGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika menunjukkan, elektabilitas Joko Widodo lebih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.

Hal itu tercermin dari survei terbaru Charta Politika yang dirilis pada Senin (21/5/2018).

Sebanyak 2.000 responden ditanya "seandainya Pemilu Presiden hanya diikuti oleh tujuh nama di bawah ini, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai presiden RI?"

"Kalau dilihat dari angka, Jokowi masih dominan," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers hasil rilis di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Jokowi 60,6 Persen, Prabowo 29 Persen

Hasilnya, sebanyak 51,2 persen responden memilih Jokowi dan sebanyak 23,3 persen responden memilih Prabowo.

Sementara, Gatot Nurmantyo dipilih 5,5 persen respinden, Anies Rasyid Baswedan dipilih 3,4 persen responden, Agus Harimurti Yudhoyono dipilih 2,7 persen responden, Jusuf Kalla dipilih 2,0 persen responden dan pada urutan terakhir, yakni Muhaimin Iskandar dipilih 0,6 persen responden.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun, sebanyak 11,5 persen responden memilih tidak menjawab.

Sampel survei dipilih secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling).

Baca juga: Survei Indo Barometer, Soeharto Dinilai sebagai Presiden Paling Berhasil

Margin of error survei ini, yakni 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Yunarto menambahkan, survei ini dilaksanakan dari tanggal 13 hingga 19 Maret 2018, dua hari setelah Prabowo Subianto menerima mandat dari Partai Gerindra untuk maju dalam pemilihan presiden 2019.

Yunarto mengatakan, elektabilitas Prabowo cenderung naik dibanding sebelum Prabowo menerima mandat dari Gerindra.

Namun, Yunarto membandingkannya dengan survei yang dilaksanakan Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Kompas: Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen

Survei yang dilaksanakan Litbang Kompas diketahui dilaksanakan sebelum Prabowo menerima mandat dari Gerindra.

"Dalam survei Litbang Kompas, elektabilitas Jokowi 55,9 persen dan Prabowo 14,1 persen. Apakah signifikan bagi Jokowi? Menurut saya tidak. Tapi apakah ini signifikan bagi Prabowo? Menurut saya sedikit signifikan," ujar Yunarto.

"Namun yang pasti, ada pengaruh dari deklarasi Prabowo mengenai mandat itu, kemudian membuat elektabilitasnya naik apabila dibandingkan survei dari Litbang Kompas dengan Charta Politika," lanjut dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Sepakati Pembatasan Kehadiran di DPR, Komisi II Minta Pemerintah Serius Tambah Target Vaksinasi

Nasional
Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Penularan Covid-19 di DKI dan Jabar Meningkat, BNPB Siapkan 8.000 Kamar Isolasi

Nasional
Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Epidemiolog Nilai Kebijakan Work From Bali Tidak Tepat

Nasional
UPDATE 18 Juni: 12.096.066 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 Juni: 12.096.066 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Melonjak, Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Ulang Sekolah Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X