Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: Elektabilitas Jokowi 51,2 Persen, Prabowo 23,3 Persen

Kompas.com - 21/05/2018, 18:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Charta Politika menunjukkan, elektabilitas Joko Widodo lebih tinggi dibandingkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2019.

Hal itu tercermin dari survei terbaru Charta Politika yang dirilis pada Senin (21/5/2018).

Sebanyak 2.000 responden ditanya "seandainya Pemilu Presiden hanya diikuti oleh tujuh nama di bawah ini, siapa yang akan Bapak/Ibu/Saudara pilih sebagai presiden RI?"

"Kalau dilihat dari angka, Jokowi masih dominan," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers hasil rilis di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.

Baca juga: Survei Indikator: Elektabilitas Jokowi 60,6 Persen, Prabowo 29 Persen

Hasilnya, sebanyak 51,2 persen responden memilih Jokowi dan sebanyak 23,3 persen responden memilih Prabowo.

Sementara, Gatot Nurmantyo dipilih 5,5 persen respinden, Anies Rasyid Baswedan dipilih 3,4 persen responden, Agus Harimurti Yudhoyono dipilih 2,7 persen responden, Jusuf Kalla dipilih 2,0 persen responden dan pada urutan terakhir, yakni Muhaimin Iskandar dipilih 0,6 persen responden.

Adapun, sebanyak 11,5 persen responden memilih tidak menjawab.

Sampel survei dipilih secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling).

Baca juga: Survei Indo Barometer, Soeharto Dinilai sebagai Presiden Paling Berhasil

Margin of error survei ini, yakni 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Yunarto menambahkan, survei ini dilaksanakan dari tanggal 13 hingga 19 Maret 2018, dua hari setelah Prabowo Subianto menerima mandat dari Partai Gerindra untuk maju dalam pemilihan presiden 2019.

Yunarto mengatakan, elektabilitas Prabowo cenderung naik dibanding sebelum Prabowo menerima mandat dari Gerindra.

Namun, Yunarto membandingkannya dengan survei yang dilaksanakan Litbang Kompas.

Baca juga: Survei Kompas: Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen

Survei yang dilaksanakan Litbang Kompas diketahui dilaksanakan sebelum Prabowo menerima mandat dari Gerindra.

"Dalam survei Litbang Kompas, elektabilitas Jokowi 55,9 persen dan Prabowo 14,1 persen. Apakah signifikan bagi Jokowi? Menurut saya tidak. Tapi apakah ini signifikan bagi Prabowo? Menurut saya sedikit signifikan," ujar Yunarto.

"Namun yang pasti, ada pengaruh dari deklarasi Prabowo mengenai mandat itu, kemudian membuat elektabilitasnya naik apabila dibandingkan survei dari Litbang Kompas dengan Charta Politika," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com