Kompas.com - 21/05/2018, 16:15 WIB
Juru bicata Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana di Kantor Komnas Perempuan, Senin (21/5/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANJuru bicata Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana di Kantor Komnas Perempuan, Senin (21/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyerangan terjadi terhadap warga Ahmadiyah di Kecamatan Sekra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Sabtu-Minggu, 19-20 Mei 2018 lalu.

Sebanyak 8 rumah hancur, mengakibatkan 24 orang yang terdiri dari 21 orang wanita dan anak-anak serta 3 orang pria dewasa, kehilangan tempat tinggal dan harta benda.

Baca juga: Jemaat Ahmadiyah: 24 Orang Kehilangan Tempat Tinggal Akibat Penyerangan di Lombok Timur

Juru bicara Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) Yendra Budiana mengatakan, tindakan intoleran terhadap warga Ahmadiyah di Lombok Timur sudah dimulai sejak sebelum penyerangan terjadi. Bahkan, tindakan tersebut dimulai pada Maret 2018 lalu.

"Sudah ada dialog dan percobaan oleh pihak-pihak tertentu agar keluar dari paham Ahmadiyah. Pemaksaan hanya sebuah cara, tujuan akhirnya pengusiran," ujar Yendra dalam konferensi pers di Kantor Komnas Perempuan, Senin (21/5/2018).

Salah seorang korban berjenis kelamin laki-laki yang tidak disebutkan identitasnya mengungkapkan, pada tanggal 9 Mei 2018 anggota JAI di Lombok Timur mendapat surat panggilan pertemuan di kantor desa.

Baca juga: Komnas HAM Desak Polisi Tindak Pelaku Perusak Rumah Warga Ahmadiyah

Pertemuan itu dihadiri camat, kapolsek, kodim, babinsa, dan tokoh-tokoh masyarakat.

"Kejadian waktu di kantor desa, Jumat 11 Mei, anggota disuruh bertobat. Pak Camat bilang kalau tidak mau bertobat akan diserahkan ke massa. Semua masyarakat sudah ingin main hakim sendiri," kata korban tersebut melalui rekaman suara.

Ia menjelaskan, kapolsek setempat pun menyuruh warga Ahmadiyah untuk bertobat dan kembali ke syahadat yang benar. Setelah itu, keributan akhirnya terjadi.

Sejumlah warga Ahmadiyah kemudian diamankan ke Mapolsek setempat. Di sana, warga kemudian diminta untuk kembali bertobat.

Baca juga: Kemendagri Cek Perusakan Rumah Jemaat Ahmadiyah di Lombok Timur

"Kalau tidak mau bertobat tidak dikasih lagi ke desa, rumah masing-masing," ujar korban tersebut.

Yendra menuturkan, ada beberapa kesimpulan dari pengakuan korban tersebut.

Kesimpulan tersebut antara lain ada intimidasi terhadap warga Ahmadiyah di Lombok Timur.

Selain itu, warga Ahmadiyah dipaksa untuk bertobat, bahkan ada pernyataan eksplisit akan diserahkan ke massa jika tidak bertobat. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Jelang Lebaran, Mensos Risma Minta Fasilitas Rehabilitasi Sosial Diperbaiki

Nasional
Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Tengku Zulkarnain Meninggal, Wapres Kehilangan Sahabat dan Teman Dialog

Nasional
Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Pagi Ini, Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT Dijadwalkan Tiba di Bareskrim

Nasional
Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Dirjen Kemensos Bantah Terima Fee Bansos, Mengaku Hanya Dibelikan Cincin Akik

Nasional
OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

OTT Bupati Nganjuk, Jual Beli Jabatan, dan Kerja Sama KPK-Polri

Nasional
Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Bareskrim Ungkap Harga Jual Beli Jabatan di Pemkab Nganjuk, Kepala Desa Rp 10-15 Juta

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Kasus Covid-19 Naik, Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Lewati 50 Persen di 7 Provinsi

Nasional
Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Selasa Sore Ini, Kemenag Gelar Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 1442 Hijriah

Nasional
Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Alarm Lonjakan Kasus Covid-19 yang Mesti Diwaspadai

Nasional
Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Dirjen Linjamsos Tahu Ada Potongan Rp 10.000 Tiap Paket Bansos atas Permintaan Juliari Batubara

Nasional
Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Keresahan Pekerja Lepas di Istana Kepresidenan...

Nasional
[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

[POPULER NASIONAL] KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk | Biaya Vaksinasi Gotong Royong Rp 500.000 Sekali Suntik

Nasional
UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

UPDATE: 47.218 Orang Meninggal karena Covid-19 dan Antisipasi Lonjakan Kasus

Nasional
Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Jelang Lebaran, Mobilitas Penduduk di 3 Provinsi Ini Disebut Alami Kenaikan

Nasional
Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Kakorlantas Polri: Adanya Larangan Mudik, Volume Kendaraan ke Jateng dan Jatim Turun 60 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X