Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
AM Lilik Agung
Trainer bisnis

Mitra Pengelola GALERIHC, lembaga pengembangan SDM. Beralamat di lilik@galerihc.com.

Empat Kriteria Memilih Pemimpin Daerah

Kompas.com - 21/05/2018, 08:31 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MENYAMBUT pemilihan kepala daerah kota Bogor, sebuah organisasi mengundang para pakar untuk membahas sosok yang paling tepat memimpin kota Bogor.

Diskusi ini menjadi menarik karena pakar yang diundang dari berbagai disiplin ilmu. Hanya ada satu pakar (pengamat) politik.

Pembicara lain adalah ahli ekonomi, pakar perilaku individu dan organisasi. Serta saya sendiri, pembicara yang suntuk mendalami kepemimpinan dan manajemen bisnis.

Politik memiliki logika sendiri yang sering berbeda dengan logika ilmu lainnya. Dalam politik berlaku logika nan kental: fleksibilitas tinggi.

Alhasil dalam politik tidak pernah ditemukan rumus yang ketat. Pertemanan, koalisi, atau apapun namanya hanya berujung pada satu hal: kepentingan.

Basis ideologi yang seharusnya menjadi mercusuar politik menjadi tidak relevan. Kasus paling baru tak lain koalisi Mahathir Mohammad dan Anwar Ibrahim.

Umum mengetahui bahwa Anwar adalah anak didik Mahathir. Namun dalam perjalanan, anak didik dan mentornya ini pecah kongsi.

Sebagai penguasa, Mahathir memenjarakan Anwar dengan tuduhan maha berat; sodomi. Bahkan hak politik Anwar dilucuti. Mahathir dan Anwar menjadi musuh bebuyutan.

Namun, sejarah ternyata berbicara lain.

Ketika hendak maju lagi menjadi PM Malaysia, justru partai politik yang dijadikan kendaraan oleh Mahathir adalah partai politik yang didirikan Anwar. Mahathir menang dalam pemilu dan Anwar kelak menjadi suksesornya. Itulah logika politik.

Logika politik dan logika ilmu

Pertanyaannya, apakah logika politik bisa berkolaborasi dengan logika ilmu lainnya? Lebih khusus lagi dengan manajemen?

Manajemen juga mengenal istilah fleksibilitas tinggi. Bahkan, manajemen disebut gabungan dari ilmu dan seni.

Walaupun demikian dalam manajemen ada dogma yang tidak boleh dilanggar, yaitu hasil. Berlaku rumus baku: input – proses – output (IPO).

Cerita sederhananya, apabila input (masukan) yang digunakan berjumlah lima, dengan proses yang memakai prinsip efektivitas dan efisiensi, maka output (hasil) harus melebihi lima. Jika kurang dari lima, maka rapornya merah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com