AM Lilik Agung
Trainer bisnis

Mitra Pengelola GALERIHC, lembaga pengembangan SDM. Beralamat di lilik@galerihc.com.

Empat Kriteria Memilih Pemimpin Daerah

Kompas.com - 21/05/2018, 08:31 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi


MENYAMBUT pemilihan kepala daerah kota Bogor, sebuah organisasi mengundang para pakar untuk membahas sosok yang paling tepat memimpin kota Bogor.

Diskusi ini menjadi menarik karena pakar yang diundang dari berbagai disiplin ilmu. Hanya ada satu pakar (pengamat) politik.

Pembicara lain adalah ahli ekonomi, pakar perilaku individu dan organisasi. Serta saya sendiri, pembicara yang suntuk mendalami kepemimpinan dan manajemen bisnis.

Politik memiliki logika sendiri yang sering berbeda dengan logika ilmu lainnya. Dalam politik berlaku logika nan kental: fleksibilitas tinggi.

Alhasil dalam politik tidak pernah ditemukan rumus yang ketat. Pertemanan, koalisi, atau apapun namanya hanya berujung pada satu hal: kepentingan.

Basis ideologi yang seharusnya menjadi mercusuar politik menjadi tidak relevan. Kasus paling baru tak lain koalisi Mahathir Mohammad dan Anwar Ibrahim.

Umum mengetahui bahwa Anwar adalah anak didik Mahathir. Namun dalam perjalanan, anak didik dan mentornya ini pecah kongsi.

Sebagai penguasa, Mahathir memenjarakan Anwar dengan tuduhan maha berat; sodomi. Bahkan hak politik Anwar dilucuti. Mahathir dan Anwar menjadi musuh bebuyutan.

Namun, sejarah ternyata berbicara lain.

Ketika hendak maju lagi menjadi PM Malaysia, justru partai politik yang dijadikan kendaraan oleh Mahathir adalah partai politik yang didirikan Anwar. Mahathir menang dalam pemilu dan Anwar kelak menjadi suksesornya. Itulah logika politik.

Logika politik dan logika ilmu

Pertanyaannya, apakah logika politik bisa berkolaborasi dengan logika ilmu lainnya? Lebih khusus lagi dengan manajemen?

Manajemen juga mengenal istilah fleksibilitas tinggi. Bahkan, manajemen disebut gabungan dari ilmu dan seni.

Walaupun demikian dalam manajemen ada dogma yang tidak boleh dilanggar, yaitu hasil. Berlaku rumus baku: input – proses – output (IPO).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaiini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Ditetapkan Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong: Saya Tak Terima, Seperti Cerita Dongeng

Nasional
Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Luhut: Perang Sesungguhnya Akibat Kenaikan Covid-19 Terjadi di Jabodetabek

Nasional
Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Menagih Konsistensi Pemerintahan Jokowi soal Proyek Ibu Kota Baru Minim APBN...

Nasional
Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Hakim PN Surabaya Ngamuk Ditetapkan Jadi Tersangka, KPK: Silakan Mau Teriak

Nasional
Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Mengingat Lagi Janji Jokowi soal Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Tak Bebani APBN

Nasional
KPK: 'Upeti' Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

KPK: "Upeti" Rp 1,3 M Disiapkan untuk Hakim PN Surabaya sampai Hakim Agung Bubarkan PT SGP

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.