Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jakarta-Surabaya Tersambung Tol, Kemacetan Mudik Akan Lebih Parah?

Kompas.com - 20/05/2018, 12:23 WIB
Yoga Sukmana,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Yayasan Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah untuk mengaudit keandalan rest area di sepanjang jalan tol Trans Jawa yang menyambungkan Jakarta-Surabaya.

Hal ini dipandang penting, sebab tersambungnya Jakarta-Surabaya melalui tol diyakini akan menyedot para pemudik Lebaran untuk berbondong-bondong melalui jalan berbayar tersebut.

Bahkan, YLKI meyakini ada kemungkinan kemacetan di jalan tol Trans Jawa akan lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Tersambungnya tol Trans Jawa, dari Merak ke Surabaya akan mengakibatkan kebangkitan lalu lintas signifikan di jalan tol," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan pers, Jakarta, Minggu (20/5/2018).

"Sangat mungkin kemacetan di jalan tol akan lebih parah daripada kemacetan mudik Lebaran tahun sebelumnya," kata dia.

Baca juga: Mudik Lebaran 2018, Wapres Imbau Pemudik Tak Hanya Gunakan Jalan Tol

Terlebih kata Tulus, setiap musim mudik Lebaran tiba, pemerintah selalu memberikan diskon tarif tol kepada para penggunanya.

Di tengah euforia itu, rest area menjadi titik-titik yang krusial. Sebab, sudah bukan rahasia umum kalau rest area justru kerap menjadi penyebab kemacetan parah di jalan tol.

Oleh karena itu, YLKI meminta adanya audit keandalan rest area di sepanjang jalan tol Trans Jawa. Audit mulai dari akses air bersih yang cukup di toilet, penyediaan toilet portabel, penyediaan mushala yang lebih luas.

YLKI juga berharap pemerintah memastikan tidak ada antrean panjang di SPBU, kontrol harga makanan, hingga pemberlakuan buka tutup rest area yang sudah melebihi kapasitas.

Kompas TV Tarif tol yang merupakan rangkaian jalur Tol Trans Jawa ini sebesar Rp 48 ribu untuk kendaraan golongan satu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com