Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mudik Lebaran 2018, Wapres Imbau Pemudik Tak Hanya Gunakan Jalan Tol

Kompas.com - 08/05/2018, 13:55 WIB
Moh Nadlir,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau para pemudik agar tidak semuanya menggunakan jalan tol saat mudik Lebaran 2018. Kalla berharap para pemudik juga menggunakan jalan nasional non-tol.

Menurut Kalla, ini diperlukan untuk mencegah terjadinya kemacetan parah yang pernah terjadi. Salah satunya, yang terjadi di pintu keluar tol di Kaligangsa, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah atau Brexit pada 2016.

"Pengalaman Brexit itu karena semua orang berpikir, 'kalau mau cepat ya lewat jalan tol', sehingga jalan biasa kosong, lengang. Padahal lebih cepat lewat jalan biasa daripada lewat jalan tol," kata Kalla dalam "Transportation Review" di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Imbas kasus kemacetan di Brexit tersebut, Kalla mengaku pernah mengusulkan agar diberlakukan peraturan nomor pelat ganjil dan genap yang diberlakukan di jalan tol maupun jalan non-tol atau jalan nasional.

"Supaya ramai (jalan nasional) nomor ganjil genapnya diatur. Siapa yang jalan di bawah (jalan nasional), siapa yang jalan tol, supaya jangan terjadi lagi (Brexit)," kata Kalla.

 

Baca juga: Menhub Nilai Cuti Bersama Lebih Awal Permudah Pengaturan Lalu Lintas Mudik

Kalla pun yakin, kasus kemacetan seperti di Brexit yang terjadi dua tahun lalu takkan terulang pada mudik tahun ini. Sebab, infrastruktur jalan untuk mudik dari tahun semakin baik.

"Saya yakin karena jalan tol kita makin panjang, tidak lagi terjadi kayak Brexit seperti dua tahun lalu," ujar Kalla.

Tak berbeda, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi juga berharap para pemudik mau menggunakan jalan nasional. Sebab, saat ini kondisi jalan nasional dari Jakarta menuju Surabaya semakin bagus.

"Artinya apa? Yang disampaikan Pak Wapres itu benar, pikiran orang hanya dengan jalan tol itu tidak benar. Gunakanlah juga jalan nasional, jalur selatan," kata dia.

Budi Karya pun mengimbau agar para pemudik tidak pulang ke daerahnya masing mepet dengan hari Lebaran. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di jalan.

"Kalau bisa ya jangan dua-tiga hari sebelum Lebaran, tetapi lia hari, tujuh hari (sebelum Lebaran). Kan toh sudah dapat THR anak-anak sudah libur duluan," kata Budi Karya.

Kompas TV Kemenhub mengklaim sudah mempersiapkan penambahan armada.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com