Mantan Dirjen Hubla Divonis 5 Tahun Penjara - Kompas.com

Mantan Dirjen Hubla Divonis 5 Tahun Penjara

Kompas.com - 17/05/2018, 12:04 WIB
Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/9). Antonius Tonny Budiono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan terkait dugaan suap perijinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2016. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/Spt/17ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/9). Antonius Tonny Budiono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan terkait dugaan suap perijinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2016. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/Spt/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Tonny juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Antonius Tonny Budiono telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut," ujar ketua majelis hakim Syaifudin Zuhri saat membacakan amar putusan, Kamis (17/5/2018).

Baca juga: Ada Kasus Tangkap Tangan di Bitung, Ditjen Hubla Tercambuk Lagi

Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Tonny bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, Tonny berlaku sopan selama persidangan.

Dia belum pernah dihukum, mau mengakui perbuatan, menyesali dan sebagai pegawai negeri sipil telah mengabdikan dirinya bagi negara.

Menurut hakim, Tonny terbukti menerima suap Rp 2,3 miliar dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Uang itu diberikan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016.

Baca juga: Dirjen Hubla Akui Bersalah dan Minta Maaf kepada Majelis Hakim

Selain itu, uang Rp 2,3 miliar itu diberikan karena Tonny telah menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten.

Kemudian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, yang pengerukannya dilakukan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Selain itu, menurut jaksa, Tonny juga terbukti menerima gratifikasi berupa uang Rp 5,8 miliar. Kemudian, uang 479.700 dollar Amerika Serikat, 4.200 Euro, 15.540 Poundsterling, 700.249 dollar Singapura.

Kemudian, barang-barang berharga senilai Rp 243 juta. Selain itu, uang Rp 300 juta yang sudah terpakai habis.

Baca juga: KPK Tetapkan Dirjen Hubla Tonny Budiono sebagai Justice Collaborator

Tonny terbukti melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam putusan, majelis hakim mengabulkan permintaan untuk pengembalian uang yang disita dan tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi.

Masing-masing yakni, uang Rp 242 juta yang merupakan honor perjalanan dinas dan penggantian tiket.

Baca juga: Cerita Lucu Dirjen Hubla Tonny Budiono Saat Ditangkap KPK...

Kemudian, 4.600 poundsterling yang merupakan biaya mengikuti sidang IMO dan sisa perjalanan dinas ke Inggris. Selain itu, uang 11.212 Ringgit Malaysia yang merupakan sisa perjalanan untuk persiapan sidang KTT di Malaysia.

Selain itu, 50.000 dong Vietnam yang merupakan sisa perjalanan dinas istri Tonny.

"Mengabulkan karena bersumber dari pendapatan terdakwa pribadi dan penghargaan kepada terdakwa saat menjalankan tugasnya sebagai abdi negara," kata hakim Syaifudin.

Kompas TV Pengadilan menyatakan Adi Putra Kurniawan terbukti menyuap mantan dirjen hubla.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Jelang Pertemuan Trump-Kim Jong Un, Delegasi AS Bertemu Pejabat Korea Utara

Internasional
Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Pembelaan Aman Abdurrahman: Instruksikan Murid Hijrah ke Suriah, Bukan Lakukan Teror...

Megapolitan
5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

5 Berita Populer: Remaja Pencuri 10 Koper di Bandara Soetta dan Ultimatum Mario Gomez

Megapolitan
Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Cerita Porter Tanah Abang Angkut Barang Puluhan Kg demi Hidupi Keluarga...

Megapolitan
Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Umat Buddha Bagi-bagi Takjil usai Ritual Waisak di Candi Mendut

Regional
Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Hobi Koleksi DV Berujung Pencurian 10 Koper di Bandara Soekarno-Hatta...

Megapolitan
Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta, PDI-P Minta Menkeu Beri Penjelasan

Nasional
Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Berita Populer: Kapal Militer AS di Laut China Selatan, hingga Bayi Tewas Usai Menyusu

Internasional
'Megapolitan' Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

"Megapolitan" Jadi Penentu Kemenangan di Pilgub Jabar

Regional
Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Gaji Pengarah BPIP Rp 100 Juta, Mahfud MD Dukung Masyarakat Gugat ke MA

Nasional
Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Gibran: Martabak, Pisang Goreng dan Kopi, Bisa Diterima Semua Orang

Regional
Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Mahfud MD Sebut Gaji Rp 100 Juta di BPIP untuk Biaya Operasional

Nasional
Tuntutan Mati dan Pembelaan Aman Abdurrahman...

Tuntutan Mati dan Pembelaan Aman Abdurrahman...

Megapolitan
Beredarnya Surat Permohonan THR Jelang Idul Fitri dan Bantahan FBR...

Beredarnya Surat Permohonan THR Jelang Idul Fitri dan Bantahan FBR...

Megapolitan
Aburizal Bakrie: Adinda Dedi Mulyadi Pantas Menjadi Pemimpin

Aburizal Bakrie: Adinda Dedi Mulyadi Pantas Menjadi Pemimpin

Regional

Close Ads X