Mantan Dirjen Hubla Divonis 5 Tahun Penjara - Kompas.com

Mantan Dirjen Hubla Divonis 5 Tahun Penjara

Kompas.com - 17/05/2018, 12:04 WIB
Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/9). Antonius Tonny Budiono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan terkait dugaan suap perijinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2016. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/Spt/17ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kemenhub Antonius Tonny Budiono bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta, Selasa (12/9). Antonius Tonny Budiono diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Komisaris PT Adhiguna Keruktama Adiputra Kurniawan terkait dugaan suap perijinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut tahun anggaran 2016. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/Spt/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Antonius Tonny Budiono divonis 5 tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Tonny juga diwajibkan membayar denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Menyatakan terdakwa Antonius Tonny Budiono telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi berlanjut," ujar ketua majelis hakim Syaifudin Zuhri saat membacakan amar putusan, Kamis (17/5/2018).

Baca juga: Ada Kasus Tangkap Tangan di Bitung, Ditjen Hubla Tercambuk Lagi

Dalam pertimbangan, hakim menilai perbuatan Tonny bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, Tonny berlaku sopan selama persidangan.

Dia belum pernah dihukum, mau mengakui perbuatan, menyesali dan sebagai pegawai negeri sipil telah mengabdikan dirinya bagi negara.

Menurut hakim, Tonny terbukti menerima suap Rp 2,3 miliar dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan.

Uang itu diberikan terkait proyek pekerjaan pengerukan alur Pelabuhan Pulang Pisau Kalimantan Tengah tahun 2016 dan pekerjaan pengerukan alur pelayaran Pelabuhan Samarinda Kalimantan Timur tahun 2016.

Baca juga: Dirjen Hubla Akui Bersalah dan Minta Maaf kepada Majelis Hakim

Selain itu, uang Rp 2,3 miliar itu diberikan karena Tonny telah menyetujui penerbitan surat izin kerja keruk (SIKK) untuk PT Indominco Mandiri, PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten.

Kemudian, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Tanjung Emas Semarang, yang pengerukannya dilakukan oleh PT Adhiguna Keruktama.

Selain itu, menurut jaksa, Tonny juga terbukti menerima gratifikasi berupa uang Rp 5,8 miliar. Kemudian, uang 479.700 dollar Amerika Serikat, 4.200 Euro, 15.540 Poundsterling, 700.249 dollar Singapura.

Kemudian, barang-barang berharga senilai Rp 243 juta. Selain itu, uang Rp 300 juta yang sudah terpakai habis.

Baca juga: KPK Tetapkan Dirjen Hubla Tonny Budiono sebagai Justice Collaborator

Tonny terbukti melanggar Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dalam putusan, majelis hakim mengabulkan permintaan untuk pengembalian uang yang disita dan tidak terbukti berasal dari tindak pidana korupsi.

Masing-masing yakni, uang Rp 242 juta yang merupakan honor perjalanan dinas dan penggantian tiket.

Baca juga: Cerita Lucu Dirjen Hubla Tonny Budiono Saat Ditangkap KPK...

Kemudian, 4.600 poundsterling yang merupakan biaya mengikuti sidang IMO dan sisa perjalanan dinas ke Inggris. Selain itu, uang 11.212 Ringgit Malaysia yang merupakan sisa perjalanan untuk persiapan sidang KTT di Malaysia.

Selain itu, 50.000 dong Vietnam yang merupakan sisa perjalanan dinas istri Tonny.

"Mengabulkan karena bersumber dari pendapatan terdakwa pribadi dan penghargaan kepada terdakwa saat menjalankan tugasnya sebagai abdi negara," kata hakim Syaifudin.

Kompas TV Pengadilan menyatakan Adi Putra Kurniawan terbukti menyuap mantan dirjen hubla.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Ombudsman Sebut Penghentian Layanan Publik Di Bekasi Terbukti dan Dilakukan Sistematis

Megapolitan
Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Ibu yang Ditahan di Bandara Dubai Mengaku Diperlakukan Tak Manusiawi

Internasional
Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Beredar Video Kepala Korps Brimob Polri Beri Sambutan sebagai Kapolda Metro Jaya, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Ridwan Kamil Ajak Pemerintah Inggris Kerja Sama di Bidang Transportasi

Regional
Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Obor Asian Games 2018 Tiba di Balai Kota

Megapolitan
Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Peras Kelompok Ternak Rp 36 Juta, KPK Gadungan Ditangkap Polisi

Regional
Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Pengamen Binaan UPK Kota Tua Diminta Tak Beroperasi Saat Kirab Obor Asian Games

Megapolitan
Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Hilang Tiga Hari di Hutan, Bocah Usia 2 Tahun Ditemukan Selamat

Internasional
Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Diuji Coba Mulai Hari Ini, Kereta LRT Jakarta Melaju 40 km/jam

Megapolitan
Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Penumpang Keluhkan Perpindahan Jalur KRL Bogor di Stasiun Manggarai, Ini Kata PT KCI

Megapolitan
Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Ketua DPR Tegaskan Kualitas UU Lebih Penting Dibandingkan Kuantitas

Nasional
Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Ketua KPK Tanggapi Kritik Wadah Pegawai KPK soal Rotasi Jabatan

Nasional
Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Pengusutan Dugaan Mahar Sandiaga Diharapkan Menjadi Ajang Klarifikasi

Nasional
Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Ini Tugas Tim Evaluasi Tata Kelola Air Minum

Megapolitan
18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

18 Tahun Berdiri, KY Sudah Usulan Sanksi 657 Hakim

Nasional
Close Ads X