Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PT KAI Sediakan 1.520 Tiket untuk Mudik Gratis Tahun Ini

Kompas.com - 15/05/2018, 17:49 WIB
Retia Kartika Dewi,
Ervan Hardoko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebagai salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat dan demi mengurangi angka kecelakaan serta kemacetan jalan raya selama masa mudik Lebaran 2018, PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama Kementerian BUMN menggelar program "Mudik Bareng KAI".

Program mudik ini diselenggarakan untuk keberangkatan 5-7 Juni 2018 dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, ke berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Untuk program ini, PT KAI menyediakan kuota sebanyak 1.520 tempat duduk untuk tujuh perjalanan selama tiga hari.

Baca juga: Mudik Gratis Kapal Laut dari Kemenhub Masih Sepi Peminat

Adapun rute mudik gratis ini adalah KA Kertajaya Lebaran jurusan Stasiun Pasar Senen-Stasiun Surabaya Pasar Turi, Brantas Lebaran relasi Stasiun Pasarsenen-Stasiun Blitar, dan Kutojaya Utara Tambahan relasi Stasiun Pasarsenen-Stasiun Kutoarjo.

Bagi masyarakat yang tertarik mengikuti program mudik gratis ini, bisa mendaftar secara online melalui situsweb mudikbarengbumn.kai.id mulai 14 Mei 2018 pukul 13.00 WIB.

Di situsweb yang sama masyarakat juga bisa mendapatkan informasi mengenai persyaratan mudik gratis ini.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program "Mudik Bareng KAI" dapat menghubungi Contact Center PT KAI di nomor telepon 121/021-121.

Baca juga: Bandara Kertajati Siap Beroperasi untuk Mudik Lebaran 2018

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com