Diperiksa KPK, Gamawan Fauzi Klarifikasi Proses Pemenangan Tender IPDN Sumbar

Kompas.com - 03/05/2018, 15:28 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Agam pada Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011, Kamis (3/5/2018) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Agam pada Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011, Kamis (3/5/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan gedung Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kabupaten Agam, pada Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2011.

Gamawan diperiksa untuk tersangka mantan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kemendagri Tahun 2011, Dudy Jocom.

Gamawan menuturkan, pemeriksaan terhadapnya untuk mengonfirmasi terkait proses persetujuan pemenang tender pembangunan kampus tersebut.

"Menurut Perpres 54 (Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa) yang menetapkan pemenang itu saya, itu yang ditanya bagaimana cara bapak menetapkan pemenang, saya bilang harus direview dulu oleh BPKP, (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)," kata Gamawan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Baca juga: Gamawan Fauzi Diperiksa KPK Terkait Kasus Pembangunan IPDN

Menurut Gamawan, waktu itu dirinya ingin meyakinkan bahwa proses tender dijalankan sesuai prosedur aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, ia meminta BPKP untuk melakukan peninjauan terlebih dulu.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Undang-undang yang menyuruh itu, pasal 8 kalau proyek lebih dari Rp 100 miliar itu ditandatangani menteri. Dengan kehati-hatian saya, itu diajukan ke saya, saya enggak mau tanda tangan. Saya minta di-review dulu ke BPKP," kata dia.

Setelah BPKP menyatakan proses yang ada tidak bermasalah, Gamawan akhirnya menandatangani.

Ia mengaku tak mengetahui urusan lain di luar tanggung jawabnya sebagai Mendagri.

Ia pun tak mengetahui, mengenal atau bertemu dengan pihak dari perusahaan pemenang tender.

Baca juga: KPK Tetapkan Tiga Tersangka Terkait Pembangunan Kampus IPDN di Rokan Hilir

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Kepala BNPB Paparkan 6 Strategi Kendalikan Penyebaran Kasus Covid-19

Nasional
Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Kuasa Hukum Berharap Gugatan Warga soal Ganti Rugi terhadap Juliari Tak Dihambat

Nasional
Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Survei: Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Jokowi Turun, Jadi 75,6 Persen

Nasional
Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Penjelasan Menkes soal Masuknya Varian Corona Asal India ke Kudus

Nasional
Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Jokowi Sebut Relawannya Ditarik-tarik untuk Kepentingan Pilpres 2024

Nasional
Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Jokowi Minta Relawan Tak Terburu-buru Tentukan Sikap Terkait Pilpres 2024

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Tower 8 Wisma Atlet Pademangan hingga Rusun Nagrak Cilincing Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Kepala BNPB: Faktor Utama Lonjakan Covid-19 Mobilisasi Masyarakat, Khususnya Saat Liburan

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Jokowi Minta Kepala BNPB Terus Ingatkan Masyarakat soal Disiplin Protokol Kesehatan

Nasional
Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Sebaran 9.868 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 13 Juni: 11.568.443 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

UPDATE 13 Juni: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Mencapai 108.997

Nasional
UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 13 Juni: Ada 113.388 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 13 Juni: 70.468 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Survei: Masyarakat yang Puas terhadap Jokowi Cenderung Pilih Ganjar Pranowo sebagai Capres

Survei: Masyarakat yang Puas terhadap Jokowi Cenderung Pilih Ganjar Pranowo sebagai Capres

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X