Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendagri Dukung KPK Usut Dugaan Korupsi Pembangunan IPDN

Kompas.com - 02/03/2016, 11:44 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riyadmadji mengatakan, Kemendagri mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengusut dugaan korupsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Pada Selasa (1/3/2016) kemarin, penyidik menggeledah sejumlah ruangan di Kantor Kementerian Dalam Negeri terkait dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat pengadaan dan pelaksanaan pembangunan IPDN Kabupaten Agam tahun 2011. 

"Proses hukum akan berjalan dan Pak Menteri sangat welcome dengan kedatangan KPK," kata Dodi, di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Kemendagri juga tak akan menghalangi KPK untuk mengambil sejumlah barang bukti jika diperlukan.

"Kami welcome terhadap apa yang dilakukan KPK," ujarnya.

Pada penggeledahan kemarin, penyidik KPK menyita beberapa barang bukti dari ruangan Kepala Pusat Data dan Informasi.

Selain itu, sejumlah dokumen yang ada di Unit Layanan Pengadaan turut disita.

Ada tiga ruangan yang digeledah oleh KPK di Gedung B Kantor Kemendagri, yaitu ruangan di lantai 10, lantai 4, dan lantai 6.

Ketiga ruangan itu merupakan ruangan DJ, Kepala Pusat Data dan Informasi yang disebut sebagai tersangka dalam kasus ini.

"KPK menempatkan DJ sebagai tersangka. Tersangkanya baru kemarin itu, Februari," ujar Dodi.

Adapun, terkait proses hukum yang berjalan, Dodi mengatakan, Kemendagri menyerahkan sepenuhnya kepada KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com