Wapres Ebtekar Pastikan Iran Dukung Indonesia Masuk Dewan Keamanan PBB

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Presiden Iran untuk Urusan Perempuan dan Keluarga, Massoumeh Ebtekar menyatakan, Pemerintah Iran mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk periode 2019-2020.

"Indonesia telah ikut serta dalam misi-misi kemanusiaan guna menyediakan bantuan dan mendirikan sekolah-sekolah di daerah-daerah konflik. Kami siap bekerja sama dengan Indonesia," kata Wapres Ebtekar, dikutip dari Antara, Selasa (1/5/2018).

Ebtekar sedang berada di Bogor, Jawa Barat, untuk menghadiri Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Islam wasathiyah (moderat) pada 1-3 Mei 2018. Hari pertama KTT ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

Menurut Ebtekar, Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan mendorong Islam moderat.

"Menurut saya penting bagi Indonesia untuk berperan lebih menonjol lagi dalam badan-badan organisasi PBB. Saya yakin pemerintah saya akan mendukung Indonesia," kata Ebtekar.

(Baca juga: Wapres Yakin Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB)

Pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2019-2020 diluncurkan oleh Pemerintah RI pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2016.

Sejauh ini, sudah lebih dari 120 negara yang menyatakan dukungannya bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.

Agar terpilih kembali, Indonesia harus mendapatkan dukungan dari 129 negara sebagai ambang batas pemilihan anggota tidak tetap DK PBB yang akan berlangsung pada Juni 2018.

Sebelumnya, Indonesia sudah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996 dan 2007-2008.

Dalam pemilihan tahun 2018, Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi perwakilan di DK PBB dari kawasan Asia Pasifik. Anggota tidak tetap DK PBB terdiri dari sepuluh negara yang dipilih setiap dua tahun.

(Baca juga: Peluang Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Cukup Besar)