Wapres Ebtekar Pastikan Iran Dukung Indonesia Masuk Dewan Keamanan PBB

Kompas.com - 02/05/2018, 06:48 WIB
Wakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga Masoumeh Ebtekar melakukan sesi wawancara eksklusif dengan Kantor Berita Antara saat menghadiri Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendikiawan Muslim Dunia di Hotel Novotel, Bogor, Jawa Barat,  Selasa (1/5). Kunjungan Masoumeh Ebtekar ke Indonesia dalam rangka memenuhi undangan Din Syamsuddin, utusan khusus Presiden Republik Indonesia dalam urusan dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban, untuk menghadiri konferensi Islam Moderat. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYAWakil Presiden Republik Islam Iran Bidang Wanita dan Urusan Keluarga Masoumeh Ebtekar melakukan sesi wawancara eksklusif dengan Kantor Berita Antara saat menghadiri Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendikiawan Muslim Dunia di Hotel Novotel, Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/5). Kunjungan Masoumeh Ebtekar ke Indonesia dalam rangka memenuhi undangan Din Syamsuddin, utusan khusus Presiden Republik Indonesia dalam urusan dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban, untuk menghadiri konferensi Islam Moderat.
Editor Bayu Galih

BOGOR, KOMPAS.com - Wakil Presiden Iran untuk Urusan Perempuan dan Keluarga, Massoumeh Ebtekar menyatakan, Pemerintah Iran mendukung pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk periode 2019-2020.

"Indonesia telah ikut serta dalam misi-misi kemanusiaan guna menyediakan bantuan dan mendirikan sekolah-sekolah di daerah-daerah konflik. Kami siap bekerja sama dengan Indonesia," kata Wapres Ebtekar, dikutip dari Antara, Selasa (1/5/2018).

Ebtekar sedang berada di Bogor, Jawa Barat, untuk menghadiri Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Islam wasathiyah (moderat) pada 1-3 Mei 2018. Hari pertama KTT ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.

Menurut Ebtekar, Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan mendorong Islam moderat.

"Menurut saya penting bagi Indonesia untuk berperan lebih menonjol lagi dalam badan-badan organisasi PBB. Saya yakin pemerintah saya akan mendukung Indonesia," kata Ebtekar.

(Baca juga: Wapres Yakin Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB)

Pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2019-2020 diluncurkan oleh Pemerintah RI pada Sidang Majelis Umum PBB tahun 2016.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sejauh ini, sudah lebih dari 120 negara yang menyatakan dukungannya bagi pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.

Agar terpilih kembali, Indonesia harus mendapatkan dukungan dari 129 negara sebagai ambang batas pemilihan anggota tidak tetap DK PBB yang akan berlangsung pada Juni 2018.

Sebelumnya, Indonesia sudah tiga kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB, yaitu pada periode 1973-1974, 1995-1996 dan 2007-2008.

Dalam pemilihan tahun 2018, Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan kursi perwakilan di DK PBB dari kawasan Asia Pasifik. Anggota tidak tetap DK PBB terdiri dari sepuluh negara yang dipilih setiap dua tahun.

(Baca juga: Peluang Indonesia Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Cukup Besar)



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Kasus Polisi Pemerkosa Remaja Briptu Nikmal dan Desakan Penyelesaian RUU PKS...

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Satgas Covid-19 Sebut Jumlah Pemeriksaan PCR Tidak Dikurangi

Nasional
POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

POGI Rekomendasikan Vaksinasi Covid-19 terhadap Ibu Hamil

Nasional
Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Pemerintah Diminta Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Pasien Covid-19

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

[POPULER NASIONAL] Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Covid-19 | Polri Minta Maaf soal Pemerkosaan oleh Polisi

Nasional
POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

POGI Ingatkan Risiko Persalinan Prematur akibat Covid-19

Nasional
Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Ingatkan Disiplin Protokol Kesehatan, Moeldoko: Covid-19 Menyerang Tak Pandang Bulu

Nasional
Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Nasional
Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus 'Swab Test' RS Ummi

Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus "Swab Test" RS Ummi

Nasional
Moeldoko Menyayangkan Masih Ada Masyarakat Abaikan Bahaya Pandemi Covid-19

Moeldoko Menyayangkan Masih Ada Masyarakat Abaikan Bahaya Pandemi Covid-19

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 Patuhi Prosedur Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 Patuhi Prosedur Isolasi Mandiri

Nasional
Satgas: Tak Perlu Panik dan Buru-buru ke RS jika Hasil PCR Positif Covid-19

Satgas: Tak Perlu Panik dan Buru-buru ke RS jika Hasil PCR Positif Covid-19

Nasional
Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir Tahun, Menkes: Penyuntikan Vaksin Harus 2 Juta Per Hari

Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir Tahun, Menkes: Penyuntikan Vaksin Harus 2 Juta Per Hari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X