Afriansyah Noor Siap Ajukan Gugatan, Sertijab Sekjen PBB Batal

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Muhammad Masduki mengatakan mestinya Rabu (19/6/2024) hari ini adalah proses serah terima jabatan (sertijab) dengan mantan Sekjen PBB Afriansyah Noor.

Namun, acara itu harus dibatalkan karena situasi di Kantor DPP PBB, Pancoran, Jakarta Selatan, dianggap tidak kondusif.

Ia menyebutkan, Afriansyah yang sempat menggelar konferensi pers sebelumnya membawa massa tak dikenal dan bukan merupakan kader PBB.

“Banyak orang masuk tidak dikenal, walaupun memakai baju brigade, bagian dari sayap partai,” ujar Masduki dalam konferensi pers dengan awak media.

Baca juga: Afriansyah Noor Duga Ada Intervensi Yusril di Dalam Pencopotannya sebagai Sekjen PBB

Ia menceritakan, sudah menghubungi Afriansyah terkait kedatangan belasan orang tak dikenal itu.

Masduki mengungkapkan, Afriansyah juga mengatakan bahwa orang-orang tersebut bukan merupakan kelompoknya.

Akhirnya, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, acara sertijab pun dibatalkan.

Masduki juga memilih untuk menunda kedatangan ke Kantor DPP PBB sampai konferensi pers Afriansyah selesai.

“Ya sudah saya cari tempat (lain). Supaya tidak ada hal yang tidak diinginkan,” sebut dia.

Baca juga: Dicopot sebagai Sekjen PBB, Afriansyah: Awalnya Saya Terima, Tapi..

Terakhir, ia menekankan tak memiliki persoalan dengan Afriansyah.

Bahkan, Masduki mengklaim hubungan dan komunikasi keduanya masih intens dijalankan. Semalam, keduanya pun sepakat untuk melakukan sertijab hari ini.

Ia juga meminta para kader yang tak lagi mengisi jabatan di DPP PBB untuk tetap berada satu barisan.

KOMPAS.com/ Tatang Guritno Mantan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor dalam konferensi pers di Kantor DPP PBB, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (19/6/2024).

Sebelumnya, Afriansyah dan sejumlah pendukungnya melaksanakan konferensi pers di Kantor DPP PBB.

Ia menegaskan, bakal mengambil langkah hukum untuk menggugat Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) soal pimpinan baru PBB.

Baca juga: Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Afriansyah mengklaim, prosedur pembuatan SK tidak sesuai aturan karena pengajuannya ditandatangani oleh Yusril Ihza Mahendra yang sudah menyatakan mundur dari jabatan ketua umum dengan Wakil Sekjen PBB Azanil Kelana.

Ia mengatakan, mestinya surat pengajuan SK kepemimpinan baru PBB diajukan oleh Yusril dan dirinya yang masih menjabat sebagai sekjen.

Adapun SK kepemimpinan baru PBB ditandangani Menkumham Yasonna Laoly pada 12 Juni 2024.