Wapres JK: Percakapan Menteri BUMN dan Dirut PLN Bukan Bagi-bagi Fee

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, rekaman pembicaraan antara Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir bukan soal bagi-bagi fee.

"Saya tahu betul bahwa itu bukan soal fee. Itu hanya soal bagaimana public private partnership dikelola dengan baik," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Senin (30/4/2018.

Menurut Kalla, public private partnership yang dimaksud adalah membangun suatu investasi kerja sama antara pemerintah dengan swasta.

"Jadi tidak ada urusan dengan fee. Hanya mengatur sedikit sahamnya, tidak ada soal fee. Saya tahu betul itu," kata Kalla.

(Baca juga : Presiden Jokowi Enggan Komentar soal Rekaman Rini dan Dirut PLN)

Dalam percakapan tersebut, Sofyan juga menyebut nama Ari. Namun, tidak jelas siapa Ari yang dimaksud.

Belakangan diketahui Ari yang dimaksud adalah Ari Soemarno, kakak kandung Rini Soemarno yang juga mantan Dirut Pertamina.

Kalla menerangkan, keterlibatan Ari dalam proyek tersebut lantaran Ari adalah ahli minyak dan gas (migas).

"Ada Pak Ari karena ahli soal gas sehingga diajak untuk menjadi tim ahli. Jadi tidak ada hubungannya dan waktu itu Rini belum jadi menteri," kata Kalla.

(Baca juga : Menteri Rini Akan Tuntut Penyebar Rekaman Percakapan dengan Dirut PLN)

Kalla juga mengungkapkan, alasan proyek tersebut dikerjakan karena diprediksi, gas di Jawa Barat akan habis pada tahun 2020-2021.

"Maka gas itu harus didatangkan dari daerah lain. Tapi untuk itu perlu fasilitas, regasifikasi namanya. Kalau tidak ada fasilitas ini akan masalah," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian BUMN menyebut rekaman percakapan Rini Soemarno dengan Sofyan basir yang beredar di masyarakat, sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

"Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang 'bagi-bagi' saham sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekanan suara tersebut," kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro seperti dikutip dari Kontan, Minggu (29/4/2018).

Imam mengatakan, memang benar bahwa Rini dan Sofyan melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina.

Percakapan ini sudah terjadi setahun lalu.

Menurut dia, dalam diskusi tersebut, baik Rini maupun Sofyan memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN, bukan membebani PLN.

Imam menyebutkan, dalam percakapan itu, justru Rini menegaskan hal yang utama ialah BUMN dapat berperan maksimal dalam setiap proyek yang dikerjakan.

Dengan begitu, BUMN dapat mandiri dalam mengerjakan proyek dengan penguasaan teknologi dan keahlian yang mumpuni.

Proyek penyediaan energi ini pada akhirnya tidak terealisasi, karena memang belum diyakini dapat memberikan keuntungan optimal, baik untuk Pertamina maupun PLN.