"Kehadiran Hanif Dhakiri sebagai Menaker, Itu Menambah Beban Presiden Jokowi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Serikat Buruh Pekerja Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan menganggap, Presiden Joko Widodo Jokowi tidak tepat menjadikan M Hanif Dhakiri sebagai Menteri Ketenagakerjaan. Menurut dia, Hanif tidak memahami soal ketenagakerjaan dan menyejahterakan buruh.

"Kehadiran Hanif Dhakiri sebagai Menaker, itu menambah beban Presiden Jokowi. Itu catatan kita," ujar Muchtar, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (28/4/2018).

Muchtar mengatakan, selama ini Hanif hanya menunjukkan pencitraan. Ia mengungkit aksi Hanif saat memaksa masuk ke kantor PJTKI, dengan memanjat pagar.

Baca juga : Menaker Hanif Dhakiri : Penyederhanaan Izin TKA Memperlancar Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja

Namun, setelahnya, dia menilai tidak ada yang dilakukan dalam mengawasi tenaga kerja Indonesia ilegal. Oleh karena itu, ia meminta Presiden mencopot Hanif dari jabatan Menteri Ketenagakerjaan.

"Kami dalam 'May Day' ini akan meminta menteri tenagakerja diganti. Kalau tidak, akan tetap memperuncing hubungan perindustrial," kata Muchtar.

Selain itu, kata Muchtar, sejak Hanif menjabat, anggota serikat buruh kian berkurang. Sebelumnya, anggota serikat buruh sekitar 4,3 juta orang, dan jumlah serikat buruh perusahaan sebanyak 14.000.

Baca juga : Ini Saran Menteri Hanif Agar Lulusan Perguruan Tinggi Nyambung dengan Pasar Kerja

Namun, sekarang, jumlah buruh berserikat tinggal 2,7 juta, dan jumlah serikat buruh perusahaaan sebanyak 700.

"Dia mengumumkan itu, Menteri Hanif seperti sumringah, seperti berhasil melemahkan serikat buruh," kata Muchtar.

"Padahal, negara ini harus sadar, makin lemah serikat buruh, maka ekonomi industrial negara ini pasti melemah," ujar dia.