Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bicara Kebocoran Data Facebook dalam KTT Asean

Kompas.com - 28/04/2018, 11:50 WIB
Ihsanuddin,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung kebocoran data pengguna Facebook saat berpidato pada Rapat Pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-32 ASEAN di The Istana Singapura, Jumat (27/4/2018).

"Kita tahu terdapat penyalahgunaan data pribadi dari pengguna Facebook," kata Jokowi seperti dikutip dari siaran pers resmi Istana, Sabtu (28/4/2018).

"Di ASEAN, kita perlu memastikan kerangka kerja sama di bidang keamanan siber juga memuat pelindungan data pribadi. Untuk itu kerja sama siber merupakan keharusan," ujar dia.

Di hadapan para pemimpin negara sahabat yang hadir, Jokowi juga menekankan bahwa potensi ASEAN di bidang e-commerce sangat besar. Menurut dia, pada 2025 pengguna internet ASEAN akan meningkat tiga kali lipat menjadi 600 juta.

"Pembelanjaan e-commerce diproyeksikan mencapai hampir 90 miliar dollar AS dan total ekonomi berbasis internet akan mencapai 200 miliar dollar AS," kata Kepala Negara.

(Baca juga: Pimpinan Komisi I Sebut Facebook Bisa Dipidana jika Tak Lindungi Data Pengguna)

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyambut baik inisiatif ASEAN Smart Cities Network (ASCN). Menurut dia, ASCN bisa menjadi jawaban atas berbagai masalah perkotaan.

"Masalah perkotaan sangatlah kompleks dan ASCN merupakan salah satu jawaban terhadap tantangan tersebut. Untuk membangun kota yang berkelanjutan dan inklusif dengan dukungan teknologi serta inovasi," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, Indonesia sendiri sedang mengembangkan Gerakan Menuju 100 Smart Cities yang mendorong penggunaan teknologi untuk memajukan kota guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan terpercaya.

Namun, Jokowi menekankan kota pintar tidak hanya mengenai penggunaan teknologi atau pembangunan fisik semata.

"Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik," ujar Jokowi.

(Baca juga: Ini yang Dibicarakan Jokowi dengan AS-ASEAN Business Council)

Menurut Jokowi, pengembangan ASCN perlu mempertimbangkan kebutuhan dan potensi masing-masing kota serta mempertimbangkan kearifan lokal.

Selain itu juga harus berorientasi pada peningkatan layanan publik dan memberikan perhatian pada pemberdayaan masyarakat untuk berinovasi sebagai aktor utama pembangunan.

Menutup pidatonya, Jokowi mengundang para Kepala Negara ASEAN untuk hadir di Nusa Dua Bali Oktober mendatang, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank. Dalam kesempatan itu, Indonesia juga akan menyelenggarakan ASEAN Leaders’ gathering (ALg).

Pertemuan ALg ini, lanjut Presiden, akan menunjukkan kerja sama yang solid dan kepemimpinan ASEAN dalam mengelola pertumbuhan ekonomi.

Dengan begitu, diharapkan bisa tercipta kesejahteraan yang lebih baik, kesetaraan, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

"Saya mengundang dan sangat mengharapkan kehadiran Yang Mulia dalam pertemuan tersebut. Sampai bertemu di Bali" ucapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam rapat pleno tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Sebelum menghadiri rapat pleno, Presiden Jokowi bersama Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN lainnya menghadiri jamuan santap malam yang digelar Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong di State Room, The Istana Singapura.

Kompas TV Pemerintah Indonesia kembali menyampaikan surat peringatan bagi Facebook terkait pencurian data jutaan penggunanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com