Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Ingatkan BPJS Ketenagakerjaan, Dana Melimpah Tak Berarti Kaya

Kompas.com - 25/04/2018, 14:59 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan BPJS Ketenagakerjaan tak silau meski punya dana yang melimpah. Sebab, dana itu adalah dana asuransi milik masyarakat.

"Jadi anda sebenarnya ini bukan kaya, cuma amanah yang diberikan kepada anda banyak," ujar Kalla saat membuka seminar ketenagakerjaan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

(Baca juga: Wapres: BPJS Ketenagakerjaan Bisa Investasi di Pembangunan Rusunawa)

Menurut Kalla, melimpahnya dana di BPJS Ketenagakerjaan justru akan menjadi masalah bila tidak dikelola secara baik.

Oleh karena itu, Kalla meminta BPJS Ketenagakerjaan terus memperbaiki pengelolaan dana masyarakat tersebut.

Misalnya, yakni dengan menginvestasikan dana masyarakat itu ke sektor-sektor yang produktif seperti bidang infrastruktur.

Kalla tak ingin dana itu hanya disimpan di deposito atau dibelikan surat utang.

Dulu kata dia, bunga deposito bisa 8-10 persen, namun saat ini besarannya terus menurun sehingga tak mungkin untuk mendapatkan dana lebih besar.

(Baca juga: Wapres: BPJS Ketenagakerjaan Jangan Cuma Investasi di Deposito dan Surat Utang)

Sementara dengan investasi di bidang lain, maka keuntungan bisa lebih besar daripada hanya disimpan di deposito.

"Itulah yang paling vital dalam mengelola dana masyarakat yang disimpan untuk mengambil manfaat masa yang akan datang," kata dia.

Wapres yakin BPJS Ketenagakerjaan sudah tahu memiliki banyak opsi untuk menginvestasikan dana masyarakat selian di surat utang dan deposito. Hanya ia kembali mengingatkan.

"Sekali lagi hampir semua asuransi di Indonesia yang sekarang yang bermasalah bukan masalah bagaimana dia menjual produk atau menagih dana dari masyarakat, tetapi selalu kesalahannya bagaimana menginvestasikan dananya," ucap Kalla.

Kompas TV BPJS Ketenagakerjaan siap membangun landmark atau ruang terbuka hijau di Kabupaten Gianyar, Bali.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com