Menurut Hakim, Ada Dua Tindakan Novanto yang Timbulkan Tanda Tanya

Kompas.com - 24/04/2018, 15:59 WIB
Setya Novanto saat menghadiri sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018). KPK menduga Setya Novanto melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGSetya Novanto saat menghadiri sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018). KPK menduga Setya Novanto melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim yang mengadili terdakwa Setya Novanto menyebut, ada dua tindakan mantan Ketua DPR RI itu yang menimbulkan tanda tanya. Kedua tindakan itu semakin meyakinkan hakim mengenai keterlibatan Novanto dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Hal itu dikatakan anggota majelis hakim Anwar saat membacakan pertimbangan putusan terhadap Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (24/4/2018).

"Ada tindakan yang mengundang tanda tanya," ujar hakim Anwar.

Pertama, menurut Anwar, tindakan Novanto saat menyampaikan pesan khusus kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini. Saat itu, Novanto bertemu Diah dalam acara pelantikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(Baca juga: Isi Pesan Setya Novanto kepada Sekjen Kemendagri dalam Kasus E-KTP)

Novanto meminta Diah menyampaikan pesan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman.

"Terdakwa minta Diah menyampaikan ke Irman, kalau ditanya penyidik KPK, bilang tidak kenal Setya Novanto," kata hakim Anwar.

Hal kedua yang menjadi tanda tanya adalah pernyataan Novanto saat bertemu Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Johannes Marliem.

Dalam beberapa persidangan sebelumnya, jaksa memutar rekaman percakapan antara Marliem, pengusaha dari perusahaan Biomorf, Andi Narogong dan Setya Novanto. Rekaman itu diambil saat ketiganya menikmati sarapan pagi di kediaman Setya Novanto.

(Baca juga: Enam Poin Penting yang Terungkap dari Rekaman Johannes Marliem soal E-KTP)

Dalam rekaman itu, Novanto mengungkapkan kekhawatirannya jika kasus korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP ditangani oleh KPK. Novanto khawatir peran Andi Narogong dalam kasus itu terungkap.

Salah satu sebabnya, karena Andi yang mengendalikan semua peserta lelang dalam proyek tersebut.

Berikut kata-kata Novanto dalam rekaman tersebut:

"Itu lawannya Andi, Andi juga. PNRI dia juga, itu dia juga. Waduh, Gua bilangin kali ini jangan sampai kebobolan, nama Gua dipakai ke sana sini".

"Ongkos Gua entar lebih mahal lagi. Giliran Gue dikejar ama KPK, ongkos Gua 20 miliar. Kalau Gua dikejar sama KPK, ongkos Gue 20 miliar".

Menurut hakim, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Novanto harus menyiapkan uang Rp 20 miliar jika diperiksa oleh penyidik KPK.

"Bahwa telah terjadi kerja sama dalam pengadaan e-KTP bersama terdakwa, Andi, Irman selaku Dirjen dan pihak lain yang dapat keuntungan. Majelis berpensapat perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama," kata hakim Anwar.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Setelah Disetujui DPR, Begini Mekanisme Pengangkatan Listyo Sigit Jadi Kapolri

Nasional
Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Alasan Penerbitan Perpres Pencegahan Ekstremisme, Rasio Polisi dan Penduduk Tak Ideal

Nasional
Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Basarnas: Korban Gempa Sulbar, 90 Meninggal, 18 Selamat, 3 Hilang

Nasional
Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Hoaks yang Beredar di Tengah Program Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Tahan Mantan Kepala BIG dan Eks Pejabat Lapan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X