Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti Belum Berijazah SMA, Relawan JOSS Bakal Tempuh Jalur Konstitusi

Kompas.com - 23/04/2018, 16:00 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok relawan yang menamakan diri Jokowi-Susi Pudjiastuti (JOSS) mendeklarasikan dukungan kepada Susi Pudjiastuti jadi cawapres Joko Widodo saat Pilpres 2019.

Meski begitu, dukungan terhadap Susi Pudjiastuti terhalang UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf r.

“Terkait dengan peraturan, sudah barang tentu kami tidak akan melawan. Kami akan menempuh jalur konstitusi,” kata Kordinasi Nasional JOSS Akbar Setiawan di Rumah Makan Warung Daun, Jakarta, Senin (23/4/2018).

(Baca juga: Relawan JOSS Dukung Menteri Susi Jadi Cawapres bagi Jokowi)

Relawan Joss mendeklarasikan Susi Pudjiastuti sebagai Cawapres pendamping Joko Widodo dalam Pilpres 2019Reza jurnaliston Relawan Joss mendeklarasikan Susi Pudjiastuti sebagai Cawapres pendamping Joko Widodo dalam Pilpres 2019

UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 168 huruf r mengatur mengenai syarat pendidikan minimum seorang capres dan cawapres, yakni minimal kesederajatan pendidikan dengan sekolah menengah atas (SMA) yang ditetapkan oleh pemerintah dan/pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sementara Susi Pudjiastuti belum mendapatkan ijazah SMA atau sederajat.

Akbar Setiawan berharap status pendidikan Susi Pudjiastuti dapat dikesampingkan mengingat prestasi kinerja Susi sangat menonjol.

“Pendidikan tidak terlalu penting, tetapi semangat dan kejujuran beliau, atas kerja beliau, sehingga menggugah kami untuk mendukung beliau,” ujarnya.

“Tolok ukurnya jelas, prestasi-prestasi beliau yang ditunjukkan bukan cuman di nasional, bahkan skala internasional,” lanjutnya.

(Baca juga: Susi Pudjiastuti hingga Sri Mulyani Disebut Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Ini Kata PDI-P)

 

Anggota relawan JOSS, kata Akbar Setiawan, berjumlah sekitar 20 orang yang tersebar di Jakarta dan berasal dari unsur mahasiswa dan pemuda.

“Kami bergabung dengan JOSS, insya Allah Independen, di sini kami representasi dari berbagai daerah. Saya sendiri selaku kordinator (kelahiran) dari Maluku, ada teman-teman dari Medan, teman-teman dari Bima dari Bengkulu,” ujarnya.

Ia menyatakan sudah melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan beberapa jaringan di setiap daerah.

“Ke depan akan membentuk seluruh relawan JOSS sampai ketingkatan provinsi, kabupaten hingga ke kordinator RT-RW seluruh Indonesia,” katanya.

(Baca juga: Usulan PSI untuk Cawapres Jokowi: Luhut, Susi Pudjiastuti, hingga Bos Go-Jek)

Meski demikian, Akbar mengaku, sampai saat ini pihaknya belum berkomunikasi dengan Menteri Susi terkait dukungan tersebut.

Saat ditanya dari mana sumber dana untuk kegiatan JOSS, Akbar mengaku, berasal dari dana kolektif setiap anggota.

Kompas TV Ditanya wartawan soal jabatan cawapres, ini jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Defend ID Targetkan Tingkat Komponen Dalam Negeri Alpalhankam Capai 55 Persen 3 Tahun Lagi

Nasional
TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

TNI AL Kerahkan 3 Kapal Perang Korvet untuk Latihan di Laut Natuna Utara

Nasional
Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Dampak Eskalasi Konflik Global, Defend ID Akui Rantai Pasokan Alat Pertahanan-Keamanan Terganggu

Nasional
PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com