Pemilu 2019, Jumlah Kursi Anggota DPRD Berjumlah 19.817

Kompas.com - 18/04/2018, 13:24 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (16/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (16/3/2018). 

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menyatakan, jumlah kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Pemilu 2019 sebesar 19.817 kursi. Angka itu mengalami peningkatan dari alokasi kursi anggota DPRD Pemilu 2014 sebesar 19.007 kursi.

Jumlah ini meningkat seiring bertambahnya jumlah daerah pemilihan (dapil) DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ketua KPU Arief Budiman mengungkapkan, proses penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi ini telah melalui proses yang panjang. Dimulai dengan mengumpulkan data-data kuantitatif tentang jumlah kependudukan, data peta digital wilayah, dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

"Kemudian mereka melakukan uji publik dengan stakeholder setempat, jadi para stakeholder yang berkaitan dengan proses penetapan dapil dan alokasi kursi diundang, diajak bicara diajak diskusi merumuskan bersama-sama," ujar Arief dalam Sosialisasi Penetapan Dapil dan Alokasi Kursi pada Partai Politik Peserta Pemilu 2019, di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (18/4/2019).


(Baca juga: Perludem: KPU Tak Perlu Khawatir Larangan Mantan Napi Korupsi Ikut Pileg Digugat)

Sementara itu, Komisioner KPU Ilham Saputra memaparkan bahwa penambahan jumlah dapil dan kursi juga disebabkan munculnya beberapa daerah otonomi baru (DOB).

Adapun beberapa DOB itu seperti Musi Rawas Utara (Sumatera Utara), Pesisir Barat (Lampung), Malaka (Nusa Tenggara Timur), Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), Monokwari Selatan dan Pegunungan Arfak (Papua Barat) dan 11 DOB lainnya.

"Jadi ini adalah daerah-daerah yang betul-betul baru dan dapilnya baru ada pada menjelang pemilu 2019 yang akan datang, betul-betul baru," kata Ilham.

Penetapan dapil dan alokasi kursi ini juga dilakukan berdasarkan tujuh prinsip yaitu kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada pada satu wilayah sama, kohesivitas dan kesinambungan," ujarnya.

Alokasi kursi pada 2019 untuk DPR mengalami peningkatan dari 560 kursi menjadi 575 kursi. Untuk alokasi DPRD Provinsi sebesar 2.207 kursi, dari tahun sebelumnya sebesar 2.112.

(Baca juga: Meski Rentan Digugat, KPU Tetap Larang Mantan Napi Korupsi Maju Pileg 2019)

Sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota menjadi 17610 kursi atau bertambah 715 kursi dari tahun 2014.

Dari rincian tersebut, total jumlah kursi pada Pemilu 2019 menjadi 20.392 kursi atau bertambah 825 kursi dibanding Pemilu 2014.

Sementara itu, dalam data yang ditunjukkan hari ini, dapil DPR berubah, dari 77 pada Pemilu 2014 menjadi 80 dapil pada Pemilu 2019. Sedangkan, dapil DPRD provinsi juga mengalami peningkatan dari 259 dapil di Pemilu 2014 menjadi 272 dapil di Pemilu 2019.

Di sisi lain, dapil DPRD Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dari 2.102 di Pemilu 2014 menjadi 2.206 di Pemilu 2019.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Pemerintah Bentuk Satgas Wacana Pemulangan WNI Simpatisan ISIS di Suriah

Nasional
Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Diperiksa Riza Kasus BLBI, Rizal Ramli Dikonfirmasi soal Misrepresentasi

Nasional
Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Pengusaha Didakwa Suap Bupati Talaud Tas dan Perhiasan Total Rp 595,8 Juta

Nasional
Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Prabowo Kumpulkan Dewan Pembina di Hambalang, Bahas Hasil Pertemuan dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Jokowi Pastikan Blok Masela Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Percepat Kepulangan ke Indonesia

Nasional
Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Menhan Ryamizard: Stop Pelonco, Nggak Ada Gunanya!

Nasional
Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat, Tomy Winata Minta Maaf

Nasional
Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Janji Jokowi soal Dana Abadi Kebudayaan Diharapkan Jadi Pendukung Kegiatan Komunitas Seni

Nasional
Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Gerindra Incar Kursi Ketua MPR, Ace Hasan Sebut Golkar Lebih Pantas

Nasional
Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Wiranto: Akhir-akhir Ini Pemerintah Hadapi Kondisi Rawan Keamanan

Nasional
Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Tomy Winata Menyesali Pengacaranya Serang Hakim PN Jakarta Pusat

Nasional
Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Rekonsiliasi, Fraksi Gerindra Usulkan Gerindra Ketua MPR, PDI-P Ketua DPR

Nasional
Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Menyerang Hakim dalam Persidangan, Apa Hukumannya?

Nasional
Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Pansel Dukung Masyarakat Dirikan Pos Pengaduan Capim KPK

Nasional
Close Ads X