Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemilu Internal PKS, Suara Aher Paling Tinggi

Kompas.com - 16/04/2018, 19:11 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid membenarkan, saat ini Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) merupakan calon presiden atau calon wakil presiden terkuat dari partainya.

Menurut dia, hal itu wajar karena Aher merupakan tokoh dengan elektabilitas paling tinggi dalam pemilu internal PKS di antara delapan nama lainnya.

"Ya, kalau di PKS kan objektifnya dari sembilan nama itu, suara terbanyak adalah Pak Aher. Sembilan nama itu kan hasil pemilihan internal PKS, nomor satu Pak Aher, nomor dua saya, nomor tiga Pak Anis Matta, nomor empat Pak Irwan Prayitno, nomor lima Sohibul Iman dan seterusnya sampai nomor sembilan," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018).

"Jadi kalau Pak Aher paling kuat, ya karena beliau memang pilihan tertinggi dari proses penjaringan di PKS," lanjut Hidayat.

(Baca juga : Syarat PKS Usung Prabowo di Pilpres 2019, Cawapres Harus Kadernya)

Saat ditanya, apakah urutan tersebut menunjukan prioritas saat ditawarkan kepada Gerindra untuk dipinang sebagai cawapres bagi Prabowo Subianto, Hidayat menjawab, hal itu masih akan dibicarakan.

Nantinya, sembilan nama tersebut akan disosialisasikan dan ditawarkan ke partai koalisi oleh tim khusus yang dipimpin Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Saat ditanya, apakah Aher paling diutamakan sebab memiliki elektabilitas tertinggi, Hidayat menjawab, sembilan nama tersebut sejatinya diutamakan semua.

Ia meyakini, tingginya elektabilitas Aher di internal PKS sejalan dengan elektabilitas riil di eksternal saat dipilih masyarakat langsung.

(Baca juga : Ingin Koalisi Besar, Gerindra Minta PKS Hargai Parpol Lain soal Cawapres bagi Prabowo)

"Ya, saya kira secara awam berbanding lurus. Apalagi Pak Ahmad Heryawan di tingkat publik sangat dikenal sebagai gubernur di provinsi terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar, dengan masa jabatan dan penghargaan yang banyak," ujar Hidayat.

"Dan penghargaan ini bukan diberikan PKS. Ini kan Pak Jokowi ngasih, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) ngasih, Mendagri ngasih, Menteri PAN-RB ngasih, publik ngasih, jadi ya saya kira paralelnya rasional," lanjut dia.

(Baca juga : Hidayat Nur Wahid Anggap Prabowo Belum Tentu Maju sebagai Capres)

Sembilan bakal calon presiden dan wakil presiden dari PKS itu antara lain, Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno.

Kemudian Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al'Jufrie, Mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Kompas TV Gerindra menanggapi keinginan Partai Keadilan Sejahtera yang menawarkan posisi calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Jokowi Resmikan Fasilitas Pendidikan di Kalteng, Pembangunannya Telan Biaya Rp 84,2 M

Nasional
Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Kunker ke Jatim, Wapres Bakal Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 dan Kunjungi Ponpes

Nasional
Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Pemerintah Sebut Data PDN yang Diretas Tak Bisa Dikembalikan

Nasional
ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

ICW Nilai Kapolda Metro Tak Serius Tangani Kasus Firli

Nasional
Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Rivan A Purwantono Sebut Digitalisasi sebagai Instrumen Pendukung Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor

Nasional
Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Jokowi Enggan Biayai Food Estate Pakai APBN Lagi

Nasional
Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Paus Fransiskus Dijadwalkan Bertemu Jokowi September, Ini Agendanya...

Nasional
Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi 'Online', Yang Bermain Kena Sanksi

Kemenag Wajibkan ASN-nya Cegah Judi "Online", Yang Bermain Kena Sanksi

Nasional
Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Ambulans Disetop Karena Rombongan Jokowi Lewat, Istana Minta Maaf

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Mutasi Polri, Brigjen Helfi Assegaf Jadi Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim

Nasional
Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Muhammadiyah Tak Menolak Izin Kelola Tambang, Masih Lakukan Kajian

Nasional
Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Kantor Presiden di IKN Bisa Digunakan Jokowi Pada Juli

Nasional
Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya 'Back Up'

Data di 282 Layanan Kementerian/Lembaga Hilang Imbas Peretasan PDN, Hanya 44 yang Punya "Back Up"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com