Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Partai Koalisi dan Relawan Tak Restui Jokowi Gandeng Prabowo

Kompas.com - 14/04/2018, 07:18 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Umum PPP Romahurmuziy menyatakan upaya Presiden Jokowi menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum mendapat restu dari partai koalisi.

Romi, sapaannya, mengatakan, saat ini ketua umum partai politik yang menyetujui Jokowi bergabung bersama Prabowo sebagai pasangan calon baru dirinya seorang. Sebab ia beranggapan dengan bergabungnya Jokowi dan Prabowo sebagai pasangan calon maka akan menghilangkan potensi konflik di masyarakat saat pemilu nanti.

Bahkan, aku Romi, saat itu Jokowi sempat menanyakan ide untuk menggandeng Prabowo sebagai cawapres kepadanya. Romi langsung menyetujui usulan tersebut tanpa berkonsultasi dengan siapapun.

"Agak kaget Pak Jokowi memang menanggapi jawaban saya. Tapi waktu itu saya pilih untuk menyetujui segera. Kenapa? Pertama akan ada aklamasi nasional. Karena semua survei kalau Jokowi-Prabowo bersatu maka di atas 70 persen," ujar Romi di sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP, di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018).

"Kedua, sumber daya untuk bertengkar berkelahi, mencaci, menghina selama 8 bulan ke depan sejak bulan Agustus sampai April nanti tidak terjadi sehingga bangsa ini utuh," lanjut dia.

Namun, ide tersebut, sambung Romi, belum disambut positif oleh ketua umum parpol lain yang sudah mendeklarasikan Jokowi sebagai capres. Beberapa dari mereka masih meminta waktu untuk memikirkan jawaban ihwal ide tersebut.

Selain itu, kata Romi, hanya 10 persen relawan Jokowi yang setuju bila mantan Gubernur DKI Jakarta itu bersanding dengan Prabowo di Pilpres 2019.

"Maka kemudian saya tanya, bapak sendiri nyamannya bagaimana? 'Saya belum bisa jawab karena memang saya harus meminta persetujuan semua ketum partai sementara ketum yang ada saat ini enggak lengkap. Ada yang berada di luar negeri. Ada yang minta jawabnya nanti'," kata Romi menirukan ucapan Jokowi.

Romi sebelumnya menyatakan alasan utama Presiden Joko Widodo menggandeng Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres ialah demi menjaga persatuan nasional.

Ia mengungkapkan, saat menawari Prabowo sebagai cawapres, Jokowi berkaca pada Pilkada DKI Jakarta yang dipenuhi ketegangan dan berpotensi memicu konflik.

"Beliau menyampaikan, bayangkan gaduhnya republik ini. DKI Jakarta saja yang satu provinsi luar biasa gaung perbedaannya. Kemudian intoleransi meningkat dengan simpul-simpul agama," kata Romi, sapaannya, di sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com