Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Romahurmuziy, Jokowi Memang Pernah Tawari Prabowo Jadi Cawapres

Kompas.com - 13/04/2018, 20:03 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romi mengungkapkan, Joko Widodo pernah dua kali melakukan penjajakan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

Hal ini diungkapkan Romi merespons kabar bahwa Jokowi pernah memberikan tawaran kepada Prabowo untuk menjadi cawapresnya. 

"Bulan November Pak Jokowi dan Pak Prabowo dua kali bertemu. Tahun 2017. Dan di situ ada semacam keinginan. Kalau melihat kalimatnya, bisa jadi Pak Jokowi yang berinisiatif. Kenapa saya tahu? Karena waktu itu Pak Jokowi menanyakan kepada saya," kata Romi, di sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PPP di Hotel Patra, Semarang, Jumat (13/4/2018).

Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam sambutannya di Munas Alim Ulama di Semarang, Jumat (13/4/2018)Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam sambutannya di Munas Alim Ulama di Semarang, Jumat (13/4/2018)
Romi mengatakan, Jokowi sempat menanyakan pendapatnya jika ia menggandeng Prabowo sebagai cawapres pada Pilpres 2019.

Baca juga : Fahri Hamzah Sarankan Prabowo Gandeng Anis Matta sebagai Cawapres

Romi mengaku menyambut baik ide Jokowi tersebut.

Prabowo, kata Romi, juga mengapresiasi tawaran Jokowi. Romi mengungkapkan, saat itu Prabowo merasa terhormat karena mendapatkan tawaran dari Jokowi untuk menjadi cawapres.

Bahkan, lanjut Romi, Prabowo merespons positif tawaran tersebut.

Ia mengatakan, dua pekan yang lalu, Prabowo mengirim utusan ke Jokowi untuk menanyakan kelanjutan tawaran cawapres.

Baca juga : Bahas Pendamping Jokowi, PPP Tak Terpengaruh Bursa Cawapres

Namun, kata Romi, Jokowi belum bisa menjawab karena masih harus mendengar masukan dari semua ketua umum parpol yang beberapa di antaranya masih berada di luar negeri atau masih disibukkan urusan partai.

"Ternyata Pak Prabowo menginginkan jawabannya segera. Sehingga memang waktu itu sampai hari ini belum ada (jawaban). Apakah kemudian betul nanti ujungnya ternyata nanti Pak Prabowo menjadi wakil Pak Jokowi, waktu yang akan menjawab," lanjut Romi.

Kompas TV Publik masih perlu menunggu hingga tenggat pendaftaran Pilpres pada Agustus 2018 nanti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com