JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa Setya Novanto mengklaim tidak ikut campur dalam perencanaan hingga pembagian uang hasil korupsi proyek e-KTP kepada sejumlah anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR.
Oleh karena itu, Novanto merasa tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.
Hal itu dikatakan mantan Ketua DPR itu dalam sidang pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (13/4/2018).
"Kesepakatan Irman, Andi, dan Ketua Komisi II DPR pada saat itu adalah di luar tanggung jawab saya. Apalagi, dilakukan sebelum Andi kenalkan saya dengan Irman," ujar Novanto.
(Baca juga : Novanto Baca Puisi, Istri Mengusap Air Mata, Hakim Mengerutkan Dahi)
Menurut Novanto, sejak awal telah terjadi pembahasan soal bagi-bagi uang proyek e-KTP untuk anggota DPR.
Hal itu disepakati oleh Irman yang menjabat direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Kemudian, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Burhanudin Napitupulu yang saat itu menjabat ketua Komisi II DPR.
Pertemuan perihal kesepakatan itu dilakukan pada Februari 2010.
(Baca juga: Setya Novanto Minta Maaf jika Tak Kooperatif Sejak Penyidikan)
Adapun maksud pembagian uang itu guna memperlancar pembahasan antara Kementerian Dalam Negeri dan DPR.
Salah satunya agar DPR menyetujui perubahan sumber pendanaan yang semula dari pinjaman hibah luar negeri menjadi rupiah murni.
Menurut Novanto, kesepakatan itu juga diketahui Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini.
