Novanto Akui Ada Bagi-bagi Duit E-KTP, tapi Menolak Bertanggung Jawab

Kompas.com - 13/04/2018, 13:06 WIB
Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/3). Sidang mantan ketua DPR itu beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayTerdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/3). Sidang mantan ketua DPR itu beragenda mendengarkan keterangan saksi dan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum.
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Terdakwa Setya Novanto mengklaim tidak ikut campur dalam perencanaan hingga pembagian uang hasil korupsi proyek e-KTP kepada sejumlah anggota Komisi II dan Badan Anggaran DPR.

Oleh karena itu, Novanto merasa tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Hal itu dikatakan mantan Ketua DPR itu dalam sidang pembacaan nota pembelaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (13/4/2018).

"Kesepakatan Irman, Andi, dan Ketua Komisi II DPR pada saat itu adalah di luar tanggung jawab saya. Apalagi, dilakukan sebelum Andi kenalkan saya dengan Irman," ujar Novanto.

(Baca juga : Novanto Baca Puisi, Istri Mengusap Air Mata, Hakim Mengerutkan Dahi)

Menurut Novanto, sejak awal telah terjadi pembahasan soal bagi-bagi uang proyek e-KTP untuk anggota DPR.

Hal itu disepakati oleh Irman yang menjabat direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kemudian, pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Burhanudin Napitupulu yang saat itu menjabat ketua Komisi II DPR.

Pertemuan perihal kesepakatan itu dilakukan pada Februari 2010.

(Baca juga: Setya Novanto Minta Maaf jika Tak Kooperatif Sejak Penyidikan)

Adapun maksud pembagian uang itu guna memperlancar pembahasan antara Kementerian Dalam Negeri dan DPR.

Salah satunya agar DPR menyetujui perubahan sumber pendanaan yang semula dari pinjaman hibah luar negeri menjadi rupiah murni.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19, Pemerintah Diminta Tingkatkan Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 4 Desember: 3.280 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Bawaslu Tingkatkan Pengawasan Saat Masa Tenang Pilkada 2020

Nasional
Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Penggeledahan di Perumahan DPR, KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Pemerintah Akui Hak Anak di LPKA Belum Terpenuhi

Nasional
Terkait Dugaan Kekerasan, Polri: Kami Masih Sabar Hadapi Demonstran

Terkait Dugaan Kekerasan, Polri: Kami Masih Sabar Hadapi Demonstran

Nasional
Pekan Depan, Indonesia Selenggarakan Bali Democracy Forum Ke-13

Pekan Depan, Indonesia Selenggarakan Bali Democracy Forum Ke-13

Nasional
Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Insiden Pengibaran Bintang Kejora di KJRI Melbourne, KSP: Bertentangan dengan Hukum Internasional

Nasional
Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Data Covid-19 Tak Akurat Dinilai Bisa Timbulkan Kepanikan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Pemerintah Dorong Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Nasional
Waspadai 'Serangan Fajar' Saat Masa Tenang Pilkada

Waspadai "Serangan Fajar" Saat Masa Tenang Pilkada

Nasional
Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Mangkir dari Panggilan, Eks Direktur Garuda Indonesia Dijemput Paksa KPK

Nasional
Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Epidemiolog: Disiplin 3M Efektif jika Didukung 3T yang Memadai untuk Kendalikan Pandemi

Nasional
KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

KawalCovid19: Mengherankan, Pandemi Sudah 9 Bulan tapi Pendataan Kasus Masih Terkendala Sistem

Nasional
Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Soal Data Covid-19 Tak Sinkron, KawalCovid19: Sudah sejak 30 Juni Kami Temukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X