JAKARTA, KOMPAS.com - Partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo semakin menyolidkan barisan setelah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan siap maju sebagai calon presiden di Pilpres 2019.
Strategi pemenangan tengah disusun agar Presiden Jokowi kembali memimpin pada periode kedua.
Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan, peta politik jelang Pilpres 2019 semakin jelas dengan adanya pernyataan kesiapan Prabowo sebagai capres.
Menurut Bambang, koalisi partai pendukung Presiden Jokowi tengah menyusun strategi untuk memenangkan Jokowi.
"Kami sebagai partai pendukung Pak Jokowi sudah bisa melakukan pemetaan dalam rangka menyusun strategi bagaimana memenangkan Pak Jokowi untuk periode dua berikutnya," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).
(Baca juga : Syarat PKS Usung Prabowo di Pilpres 2019, Cawapres Harus Kadernya)
Bambang menegaskan, seluruh partai pendukung Jokowi semakin solid. Ia berharap tidak ada kekisruhan politik di antara partai koalisi jelang pendaftaran calon pada Agustus 2018.
"Tentu kalau di koalisi Pak Jokowi kami semakin solid hubungan antarpartai sudah kita jalin sejak beberapa waktu lalu," kata Bambang.
"Semoga saja dengan deklarasi Pak Prabowo peta politik kita menunju pilpres semakin jelas dan tidak ada lagi kekisruhan politik karena calon kami sudah jelas," ucapnya.
Hal senada diungkapkan oleh Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. Ia mengungkapkan kesiapan partainya dalam mendukung Presiden Jokowi.
Selain itu, konsolidasi antar-parpol pendukung terus berlangsung.
(Baca juga : Ngototnya Cak Imin Ingin Jadi Cawapres Jokowi...)
"Kalau soal koalisi pendukung Pak Jokowi siap atau tidak siap, ya harus siap. Tidak ada pilihan lain kecuali harus siap dan saya kira konsolidasi di antara kami, partai-partai koalisi yang sudah menetapkan pencapresan kembali Pak Jokowi itu terus berlangsung," kata Arsul.
Arsul menyoroti upaya para elite parpol dalam menghadapi potensi munculnya politik identitas selama masa Pilpres 2019.
Bukan tidak mungkin, politisasi identitas kembali muncul seperti pada Pilpres 2014 lalu.
Menurut Arsul, seluruh elite parpol, baik pendukung Jokowi dan Prabowo, harus bersepakat untuk mengurangi politik identitas.
Bahkan, di antara Jokowi dan Prabowo harus sering terjalin silaturahim.
(Baca juga : Perebutan Cawapres Jokowi Diprediksi Sengit, Kemungkinan Deadlock)
"Saya kira ini yang mesti para elite politik baik yang ada di koalisi pendukung Pak Jokowi maupun koalisi pendukung Prabowo untuk sama-sama membuat langkah pendinginan," ujar Arsul.
"Saya kira langkah pertama, harus ada nanti lebih banyak silaturahim di antara para elite parpol. Bahkan mungkin di antara Jokowi dan Prabowo kalau nanti keduanya resmi diusung sebagai capres," ucapnya.
Saat ini, lima partai telah menyatakan dukungannya kepada Presiden Jokowi, yakni PDI-P, Golkar, PPP, Hanura dan Nasdem.
Belakangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga telah menyatakan dukungan. Namun dengan syarat Presiden Jokowi memilih Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.
Sementara Gerindra dan PKS kemungkinan berkoalisi untuk mengusung Prabowo Subianto. Sedangkan Partai Demokrat dan PAN belum menyatakan sikap.