Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perebutan Cawapres Jokowi Diprediksi Sengit, Kemungkinan "Deadlock"

Kompas.com - 12/04/2018, 11:54 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Psikologi Politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk menilai perebutan calon wakil presiden di koalisi pendukung Presiden Joko Widodo cenderung sengit. Sebab, koalisi pendukung Jokowi dihuni oleh banyak partai.

"Cawapres Jokowi itu paling sengit perebutannya, karena partai di situ banyak dan kemungkinan bisa deadlock," ujar Hamdi kepada Kompas.com, Kamis (12/4/2018).

(Baca juga: Gelar Munas Alim Ulama, PPP Bahas Cawapres Jokowi)

Menurut Hamdi, setiap partai koalisi pasti menginginkan kadernya masuk dalam pilihan kandidat cawapres Jokowi. Hamdi tak menutup kemungkinan setiap partai akan memiliki ego yang tinggi dalam penentuan cawapres Jokowi.

Hamdi MulukKOMPAS.com/Indra Akuntono Hamdi Muluk

"Misalnya, yang paling gamang itu Cak Imin, dia kan udah pasang baliho dan sebagainya, ngotot lah jadi cawapres. Cuma kan, misal kalau Golkar enggak rela, atau dari Nasdem enggak rela, dan lain-lain. Akan ribut kira-kira," katanya.

Oleh karena itu, Hamdi menegaskan Jokowi berperan penting dalam menangani ego partai koalisi pendukungnya.

Daripada koalisi terbelah, Jokowi disarankan mencari calon pendamping non partai. Ia melihat Jokowi ingin fokus melanjutkan program-program kerjanya jika terpilih kembali.

(Baca juga: Banyak Jenderal di Belakang Jokowi, Moeldoko Sebut Bukan untuk Lawan Prabowo)

 

"Jokowi kan akan kerja habis-habisan, dia enggak peduli nanti di tahun 2024 siapa yang mencalonkan jadi presiden," kata dia.

Ia menganggap nama-nama seperti Sri Mulyani, Moeldoko, dan Mahfud MD bisa menjadi kandidat alternatif yang potensial, demi menunjang kinerja Jokowi.

"Ya bisa saja berpaling kepada sosok-sosok non partai, seperti Mahfud MD, Moeldoko atau Sri Mulyani yang aman. Jadi semua partai bisa enggak ada yang marah," katanya.

Kompas TV Di hadapan siswa Taruna Nusantara, presiden mengingatkan agar mereka harus terus berusaha dan tidak bermalas-malasan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com