Amali: Sikap Golkar Tak Berubah, Dukung Pilkada Langsung

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Zainudin Amali menegaskan bahwa sikap partainya tak berubah terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Amali mengatakan, sejak Golkar dipimpin oleh Aburizal Bakrie, belum ada keputusan untuk mewacanakan pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD.

"Posisi Golkar sampai hari ini mendukung pilkada langsung lho. Itu yang disampaikan Pak Ical (AburIzal Bakrie) waktu itu, ketika masih Pak Ical ya. Tidak ada perubahan dalam munas maupun rapim Golkar tetap meyakini pilkada langsung itu lebih baik," ujar Amali saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/4/2018).

Amali juga mengungkapkan dalam rapat pleno terakhir yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto, Golkar tidak mengubah sikapnya.

Baca juga : Pilkada Lewat DPRD Dinilai Tak Atasi Politik Uang, Ini Saran Perludem

Ia memastikan Golkar tidak mendukung wacana pengembalian pilkada melalui DPRD lewat revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

"Kalau di internal partai dalam rapat pleno terakhir tidak ada menyampaikan. Saya sudah berkali menyampaikan saya mendukung pilkada langsung, tidak ada teguran dari partai," kata Amali

"Sikap partai setahu saya belum pernah berubah," ucap Ketua Komisi II itu.

Sementara, Amali enggan berkomentar soal pernyataan Ketua DPR sekaligus politisi Golkar Bambang Soesatyo yang pernah mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD.

Baca juga : Wacana Sistem Pilkada Lewat DPRD yang Kontraproduktif

Menurut Amali, Bambang memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya itu.

"Orang berwacana kan tidak boleh dilarang. Ya enggak apa-apa kalau ada wacana berbeda, tidak boleh ditentang," kata Amali.

Sebelumnya, pertemuan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo memunculkan wacana pengembalian pilkada melalui DPRD lewat revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Seusai bertemu, Tjahjo mengatakan, dirinya dan Bambang beserta Pimpinan DPR lain seperti Fahri Hamzah dan Utut Adianto sempat terlibat diskusi mendalam terkait pengembalian pilkada ke DPRD.

"Nah, saya kira ini tahun depan pilkadanya sudah selesai serentak. Pak Ketua (DPR) menawarkan revisi ulang Undang-Undang Pilkada dan nanti akan bisa kami bicarakan," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

"Pak Ketua (DPR) nanti akan ketemu dengan Bapak Presiden akan ketemu dengan KPU, Bawaslu dan semua pihak yang ada," ujar dia.

Hal senada disampaikan oleh Bambang. Ia mengatakan, banyak masalah yang dihadapi dengan adanya pilkada langsung. Beberapa di antaranya, yakni politik biaya tinggi yang kemudian memunculkan korupsi.

Selain itu, menurut dia, pilkada langsung juga mengotak-ngotakan publik dalam identitas masing-masing golongan sehingga berpotensi memecah belah masyarakat.

"Untuk mendapatkan tiket saja harus mengeluarkan biaya yang luar biasa, belum kampanyenya, belum biaya saksinya. Belum biaya penyelenggaraannya hampir Rp 18 triliun. Nah, kalau itu digunakan untuk biaya pembangunan mungkin itu lebih bermanfaat," kata Bambang.