JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Zainudin Amali menegaskan bahwa sikap partainya tak berubah terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.
Amali mengatakan, sejak Golkar dipimpin oleh Aburizal Bakrie, belum ada keputusan untuk mewacanakan pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD.
"Posisi Golkar sampai hari ini mendukung pilkada langsung lho. Itu yang disampaikan Pak Ical (AburIzal Bakrie) waktu itu, ketika masih Pak Ical ya. Tidak ada perubahan dalam munas maupun rapim Golkar tetap meyakini pilkada langsung itu lebih baik," ujar Amali saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (11/4/2018).
Amali juga mengungkapkan dalam rapat pleno terakhir yang dipimpin oleh Airlangga Hartarto, Golkar tidak mengubah sikapnya.
Baca juga : Pilkada Lewat DPRD Dinilai Tak Atasi Politik Uang, Ini Saran Perludem
Ia memastikan Golkar tidak mendukung wacana pengembalian pilkada melalui DPRD lewat revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Kalau di internal partai dalam rapat pleno terakhir tidak ada menyampaikan. Saya sudah berkali menyampaikan saya mendukung pilkada langsung, tidak ada teguran dari partai," kata Amali
"Sikap partai setahu saya belum pernah berubah," ucap Ketua Komisi II itu.
Sementara, Amali enggan berkomentar soal pernyataan Ketua DPR sekaligus politisi Golkar Bambang Soesatyo yang pernah mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD.
Baca juga : Wacana Sistem Pilkada Lewat DPRD yang Kontraproduktif
Menurut Amali, Bambang memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya itu.
"Orang berwacana kan tidak boleh dilarang. Ya enggak apa-apa kalau ada wacana berbeda, tidak boleh ditentang," kata Amali.
Ikut
