Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Sistem Pilkada Lewat DPRD yang Kontraproduktif

Kompas.com - 11/04/2018, 08:29 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan lewat DPRD dianggap bertentangan dengan nurani publik.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mengungkapkan, kepercayaan publik terhadap para kader dan tata kelola partai politik terbilang masih rendah.

"Jika dikembalikan ke DPRD dengan kondisi parpol yang belum baik dan kepercayaan publik yang rendah malah akan kontraproduktif," kata Kaka kepada Kompas.com, Selasa (10/4/2019) malam.

(Baca juga: Menurut Gerindra, Pilkada melalui DPRD Lebih Efisien)

Berdasarkan kajian KIPP, wacana pengembalian sistem pilkada lewat DPRD justru akan menimbulkan masalah yang cukup pelik ke depannya.

Kaka mengingatkan, keberadaan pilkada langsung pada dasarnya merupakan jawaban atas ketidakpuasan publik di daerah-daerah.

"Ketidakpuasan publik yang terakumulasi itu menjadi keresahan sosial karena terakumulasi tak terpecahkan di masing-masing daerah," papar Kaka.

Sehingga, mencuatnya wacana tersebut oleh segelintir elit politik cenderung mengkhawatirkan. Kaka heran ketika persoalan politik uang seolah-olah terjadi karena ulah masyarakat. Ia menilai persoalan politik uang yang menjadi salah satu alasan wacana tersebut, harus menjadi bahan intropeksi kader dan elit parpol.

"Masalahnya itu ada di parpol dan elit pusat dan daerah, bukan di rakyatnya," katanya.

(Baca juga: Zulkifli Hasan Setuju Pilkada Dikembalikan ke DPRD)

Kaka menegaskan, daripada meributkan kepentingan dalam sistem pilkada lewat DPRD, lebih baik elit parpol, para anggota parlemen dan pemerintah fokus pada perbaikan sistem pemilihan langsung sekarang ini.

"Sampai saat ini pelaksanaan pilkada sudah 2 kali serentak dan sekarang yang terakhir secara umum baik dan demokratis. Tinggal meningkatkan kualitas, bukan mengembalikan pada kontrol parpol dan elit," katanya.

 

Wacana yang mencuat

Sejumlah elit parpol tampak menunjukkan keinginannya untuk merubah sistem pilkada langsung menjadi sistem pilkada lewat DPRD.

Ketua DPR Bambang Soesatyo pernah mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah, dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Bambang, wacana perubahan sistem itu didukung oleh KPK.

"Bagian pencegahan (KPK) rupanya sudah melakukan kajian dan ternyata indeks korupsi yang dilakukan kepala daerah tidak mungkin bisa menurun kalau sistem tidak dievaluasi," ujar Bambang, Sabtu (7/4/2018).

(Baca juga: PKS Sepakat untuk Setujui Pilkada Dikembalikan ke DPRD)

Halaman:


Terkini Lainnya

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com