Kompas.com - 10/04/2018, 19:04 WIB
Pemandangan Kompleks DPR/MPR/DPD, di Senayan, Jakarta. Kawasan ini disebut sebagai model yang dibangun Soekarno dalam mengadopsi ruh keindonesian, khususnya dari betawi, terkait prinsip halaman dengan tanaman dan ruang air yang lebih luas dibandingkan bangunan. KOMPAS.com/Nabilla TashandraPemandangan Kompleks DPR/MPR/DPD, di Senayan, Jakarta. Kawasan ini disebut sebagai model yang dibangun Soekarno dalam mengadopsi ruh keindonesian, khususnya dari betawi, terkait prinsip halaman dengan tanaman dan ruang air yang lebih luas dibandingkan bangunan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi DPR tengah menyusun peraturan tentang pengamanan terpadu di kawasan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Totok mengatakan, Kompleks Parlemen dikategorikan sebagai objek vital nasional (obvitnas) karena menyangkut kepentingan negara yang strategis.

Namun, kondisi pengamanan di obvitnas tersebut dinilai sangat longgar dan dilakukan secara parsial oleh ketiga lembaga negara tersebut.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah di DPR, Totok Daryanto.KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah di DPR, Totok Daryanto.
"Pelaksanaan pengamanan perlu diubah. Perlu dibentuk payung hukum," ujar Totok.

Baca juga : Perketat Pengamanan, DPR Ingin Bentuk Polisi Parlemen

Totok menjelaskan, pada April 2015, Pimpinan DPR sudah menugaskan Baleg untuk menyusun pengamanan terpadu di Kompleks Parlemen dengan melibatkan Polri.

Kemudian, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Dalam peraturan tersebut, kata Totok, akan diterapkan pola pengamanan terpadu dalam bentuk zonasi.

Baca juga : Porsi Terbesar Penambahan Anggaran DPR untuk Pembangunan Gedung Baru

Zonasi terbagi dalam lima bagian, yakni zona merah 1, zona merah 2, zona kuning 1, zona kuning 2 dan Zona hijau. 

Selain itu, diterapkan pula penggunaan kartu akses untuk memasuki kawasan MPR, DPR, DPD dan DPRD sesuai zonasi pengamanan. 

Sementara, satuan pengamanan terpadu akan dilakukan dari unsur PNS, non-PNS dan Polri. 

"Dalam setiap zona dilakukan pola pengamanan yang berbeda sesuai prioritas pengamanan. Sarana dan prasarana minimum yang harus dipenuhi dan anggarannya dibebankan ke Setjen DPR, Setjen MPR dan Setjen DPD secara proporsional," kata Totok.

"Pengawasan dan evaluasi pengamanan terpadu dilakukan berkala oleh Setjen DPR kerja sama kepolisian," ujar dia.

Kompas TV Satu hal yang menjadi pembahasan setelah pengesahan APBN 2018 adalah pembangunan gedung baru DPR.


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.