Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Akan Terapkan Pola Pengamanan Zonasi di Kompleks Parlemen

Kompas.com - 10/04/2018, 19:04 WIB
Kristian Erdianto,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi DPR tengah menyusun peraturan tentang pengamanan terpadu di kawasan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Totok mengatakan, Kompleks Parlemen dikategorikan sebagai objek vital nasional (obvitnas) karena menyangkut kepentingan negara yang strategis.

Namun, kondisi pengamanan di obvitnas tersebut dinilai sangat longgar dan dilakukan secara parsial oleh ketiga lembaga negara tersebut.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah di DPR, Totok Daryanto.KOMPAS.com/INDRA AKUNTONO Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah di DPR, Totok Daryanto.
"Pelaksanaan pengamanan perlu diubah. Perlu dibentuk payung hukum," ujar Totok.

Baca juga : Perketat Pengamanan, DPR Ingin Bentuk Polisi Parlemen

Totok menjelaskan, pada April 2015, Pimpinan DPR sudah menugaskan Baleg untuk menyusun pengamanan terpadu di Kompleks Parlemen dengan melibatkan Polri.

Kemudian, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Dalam peraturan tersebut, kata Totok, akan diterapkan pola pengamanan terpadu dalam bentuk zonasi.

Baca juga : Porsi Terbesar Penambahan Anggaran DPR untuk Pembangunan Gedung Baru

Zonasi terbagi dalam lima bagian, yakni zona merah 1, zona merah 2, zona kuning 1, zona kuning 2 dan Zona hijau. 

Selain itu, diterapkan pula penggunaan kartu akses untuk memasuki kawasan MPR, DPR, DPD dan DPRD sesuai zonasi pengamanan. 

Sementara, satuan pengamanan terpadu akan dilakukan dari unsur PNS, non-PNS dan Polri. 

"Dalam setiap zona dilakukan pola pengamanan yang berbeda sesuai prioritas pengamanan. Sarana dan prasarana minimum yang harus dipenuhi dan anggarannya dibebankan ke Setjen DPR, Setjen MPR dan Setjen DPD secara proporsional," kata Totok.

"Pengawasan dan evaluasi pengamanan terpadu dilakukan berkala oleh Setjen DPR kerja sama kepolisian," ujar dia.

Kompas TV Satu hal yang menjadi pembahasan setelah pengesahan APBN 2018 adalah pembangunan gedung baru DPR.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com