Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

First Travel Kerap Dipanggil Kementerian Agama Terkait Aduan Jemaah

Kompas.com - 09/04/2018, 14:09 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perusahaan penyedia jasa perjalanan umrah First Travel beberapa kali dipanggil Kementerian Agama karena mendapat pengaduan dari jemaah.

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus pada Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah Kementerian Agama, Arfi Hatim mengatakan, sejak 2015, First Travel sudah diadukan masyarakat terkait pelayanan ibadah umrah.

Pertama, pada Februari 2015, enam jemaah First Travel dirawat di Dubai saat transit pesawat.

"Kami minta pertanggungjawaban First Travel untuk selesaikan. Clear," ujar Arfi saat bersaksi dalam sidang perkara First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Senin (9/4/2018).

Kemudian, pada November 2015, Kementerian Agama mendapat aduan dari calon jemaah bernama Rita yang mengalami keterlambatan keberangkatan. Saat itu ia minta uangnya dikembalikan.

(Baca juga: Kemenag Sebut Harga Paket Umrah First Travel Rp 14,3 Juta Tak Rasional)

Kementerian Agama kemudian memanggil manajemen First Travel untuk meminta klarifikasi. Panggilan itu dipenuhi Direktur Utama First Travel Andika Surachman dan istrinya, Anniesa Hasibuan.

"Hasilnya bisa diselesaiman. Artinya dari pengaduan itu dipenuhi permintaan jemaah yang minta uangnya dikembalikan," kata Arfi.

First Travel kembali diadukan pada Desember 2015 karena fasilitas yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kementerian Agama lagi-lagi memanggil manajemen First Travel. Namun, kali ini dihadiri tim legal perusahaan.

Masalah itu tidak selesai karena tidak dihadiri langsung oleh pimpinan perusahaan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Umrah dan Haji mengeluarkan surat peringatan pada April 2016.

(Baca juga: First Travel Sering Bikin Jadwal Keberangkatan Umrah Mendadak)

Selanjutnya, pada Maret 2017, Kementerian Agama mendapat pengaduan lagi. Kali ini korbannya tak hanya satu, tapi ada beberapa jemaah yang terlantar di Bandara Soekarno Hatta. Mereka tidak bisa diberangkatkan ke Tanah Suci.

Setelah itu, Kementerian Agama melakukan investigasi. Setelah itu, kembali dilayangkan surat panggilan untuk meminta klarifikasi. Pertemuan partama pada 8 April 2017 hanya dihadiri tim legal perusahaan.

"Panggilan kedua 18 April Pak Andika dan Bu Anniesa datang bertemu pimpinan saya," kata Arfi.

Arfi tidak mendengar langsung hasil pertemuan itu. Namun, dari informasi hang ia dengar, pimpinam First Travel berjanji akan memberangkatkan jemaah atau mengembalikan uangnya.

"Tapi tidak dilaksanakan," kata Arfi.

Kompas TV Jaksa menghadirkan Esti Agustin dalam sidang lanjutan perusahaan perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Depok.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Anggap Positif “Presidential Club” yang Ingin Dibentuk Prabowo, Cak Imin: Pemerintah Bisa Lebih Produktif

Nasional
Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta 'Selfie'

Jokowi Gowes Sepeda Kayu di CFD Jakarta, Warga Kaget dan Minta "Selfie"

Nasional
Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan 'Presidential Club'

Ketidakharmonisan Hubungan Presiden Terdahulu jadi Tantangan Prabowo Wujudkan "Presidential Club"

Nasional
Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com