Kompas.com - 05/04/2018, 14:34 WIB
Ilustrasi Pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi Pemilu
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI beralasan larangan mantan narapidana korupsi ikut pemilu legislatif 2019 salah satunya mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999.

UU tersebut tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Kami mengacu kepada UU Nomor 28 tahun 1999," ujar Komisioner KPU RI, Ilham Saputra di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (5/4/2018).

Menurut KPU, sebagaimana pasal ayat 4 dalam UU tersebut diatur jelas bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Baca juga : KPK Dukung KPU soal Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg

"Di situ jelas sekali bahwa diatur pada pasal 5 (ayat 4) bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan nepotisme," kata Ilham.

Komisioner KPU RI lainnya, Wahyu Setiawan sebelumnya juga mengatakan, usulan larangan tersebut merupakan bentuk perluasan tafsir dari Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"KPU memperluas tafsir dari undang-undang, yakni dengan menambahkan norma baru berupa ketentuan larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg," kata Wahyu di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

Baca juga : Fadli Zon Minta Larangan Mantan Napi Korupsi Jadi Caleg Dikaji Ulang

Menurut KPU, perluasan tafsir larangan mantan narapida korupsi menjadi caleg itu berasal dari Pasal 240 Ayat 1 huruf (g) UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017.

Bunyinya, bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan.

Persyaratan itu yakni tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

"Usul larangan mantan narapidana korupsi menjadi caleg itu tercantum pada Pasal 8 huruf (j) PKPU Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota," ucap Wahyu

Kompas TV KPU sedang melakukan uji publik terhadap pasal untuk melarang narapidana korupsi jadi caleg.


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag Bahas Surat Edaran Kebijakan Umrah Arab Saudi dengan Instansi Lain

Kemenag Bahas Surat Edaran Kebijakan Umrah Arab Saudi dengan Instansi Lain

Nasional
Ketua DPR: Kekerasan Aparat terhadap Rakyat Tak Boleh Dibenarkan

Ketua DPR: Kekerasan Aparat terhadap Rakyat Tak Boleh Dibenarkan

Nasional
Kasus Korupsi Bansos, Juliari Juga Dituntut Ganti Kerugian Negara Rp 14,597 Miliar

Kasus Korupsi Bansos, Juliari Juga Dituntut Ganti Kerugian Negara Rp 14,597 Miliar

Nasional
Sayangkan Vandalisme Baliho Puan, Wakil Ketua DPR Serahkan ke Penegak Hukum

Sayangkan Vandalisme Baliho Puan, Wakil Ketua DPR Serahkan ke Penegak Hukum

Nasional
Menurut WHO, Ini Bedanya Varian Delta dengan Delta Plus

Menurut WHO, Ini Bedanya Varian Delta dengan Delta Plus

Nasional
Menteri LHK: Pemerintah Daerah Jangan Lengah Soal Limbah Medis Covid-19

Menteri LHK: Pemerintah Daerah Jangan Lengah Soal Limbah Medis Covid-19

Nasional
Epidemiolog Sebut Rendahnya Testing Covid-19 Berdampak ada Peningkatan Kasus Kematian

Epidemiolog Sebut Rendahnya Testing Covid-19 Berdampak ada Peningkatan Kasus Kematian

Nasional
KY Akan Kaji Putusan Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

KY Akan Kaji Putusan Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

Nasional
Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

Eks Mensos Juliari Batubara Dituntut 11 Tahun Penjara

Nasional
Pimpinan DPR Tegaskan Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tak Hanya untuk Anggota Dewan

Pimpinan DPR Tegaskan Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tak Hanya untuk Anggota Dewan

Nasional
BOR Rumah Sakit Covid-19 di Tangsel Lebih dari 90 Persen, Mendagri Minta Tempat Tidur Ditambah

BOR Rumah Sakit Covid-19 di Tangsel Lebih dari 90 Persen, Mendagri Minta Tempat Tidur Ditambah

Nasional
Kekerasan Oknum TNI ke Warga di Papua, Anggota DPR Minta Jangan Kebablasan

Kekerasan Oknum TNI ke Warga di Papua, Anggota DPR Minta Jangan Kebablasan

Nasional
Anggota TNI Diingatkan Agar Selesaikan Masalah Baik-baik, Anggota DPR: Tak Perlu Ada Kekerasan

Anggota TNI Diingatkan Agar Selesaikan Masalah Baik-baik, Anggota DPR: Tak Perlu Ada Kekerasan

Nasional
MUI Kecam Pembunuhan Ketua MUI Labuhanbatu Utara, Minta Pelaku Dihukum Berat

MUI Kecam Pembunuhan Ketua MUI Labuhanbatu Utara, Minta Pelaku Dihukum Berat

Nasional
Limbah Medis Berbahaya dan Beracun Capai 18.460 Ton, Terbanyak di Pulau Jawa

Limbah Medis Berbahaya dan Beracun Capai 18.460 Ton, Terbanyak di Pulau Jawa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X