Kompas.com - 03/04/2018, 21:04 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12). KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp276,6 miliar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta hibah barang rampasan, selain itu penyerapan anggaran sebesar Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen pada tahun 2017. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz/17 ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12). KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp276,6 miliar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta hibah barang rampasan, selain itu penyerapan anggaran sebesar Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen pada tahun 2017. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menginginkan aturan pemilu direvisi, untuk mencegah munculnya kandidat calon legislatif yang berstatus mantan narapidana korupsi.

"Pada prinsipnya kami mendukung peraturan yang melarang menjabat caleg yang terkait tipikor (tindak pidana korupsi)," kata Agus, saat ditemui di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman sebelumnya menyadari saat ini Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memperbolehkan mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif sepanjang yang bersangkutan mendeklarasikan statusnya kepada publik.

Arief

Baca juga : Jusuf Kalla: Selama Tak Dicabut Hak Politiknya, Mantan Napi Korupsi Berhak Ikut Pileg

Agus mengatakan, dia akan mendiskusikan lagi dengan pihak KPU, mengenai dukungan apa yang dibutuhkan KPU dari KPK dalam hal ini. Misalnya, apakah dalam bentuk menyuarakan bersama-sama mengenai pentingnya negara ini dikelola dan dimanage, oleh eksekutif maupun legislatif dari orang yang punya integritasnya baik.

"Jadi prinsipnya kita sangat mendukung, dan nanti kita akan diskusi dengan KPU," ujar Agus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Agus mengaku sudah bertemu dan berdiskusi dalam acara di Surabaya dengan pimpinan KPU. Tetapi, hal ini akan didiskusikan kembali lebih mendalam.

"Nanti kita perdalam diskusi itu yang memungkinkan KPK memberikan dukungan, karena kalau ternyata kita mendukungnya pada waktu dan pada kesempatan yang salah, mungkin juga tidak akan bergema, jadi kita kordinasikan dengan KPU," ujar Agus.

Kompas TV Partai Berkarya menempatkan dua orang tokoh yang terkait kasus pembunuhan aktivis HAM Munir sebagai pengurus dan anggota.


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

Nasional
Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Asuh Anak Tidak Hanya Tugas Ibu, Menteri PPPA Ingatkan Orangtua Perlu Kompak

Nasional
Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Nasional
Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Nasional
MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

MAKI Ragu Jaksa Akan Kasasi atas Pemangkasan Hukuman Djoko Tjandra

Nasional
Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Jaksa Masih Pelajari Putusan Banding Djoko Tjandra

Nasional
Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Wapres Ingatkan Limbah B3 Medis dari Pasien Covid-19 Tak Jadi Sumber Penyebaran Baru

Nasional
Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Sebaran 195 Zona Merah di Indonesia Data 25 Juli 2021, Jawa Timur Paling Banyak

Nasional
Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Nasional
Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Tingkatkan Testing, Luhut Minta Laboratorium Tes PCR Tak Hanya Ada di Ibu Kota Provinsi

Nasional
Video Polisi Pukul Warga di Nabire Viral, Kapolda Papua Minta Maaf

Video Polisi Pukul Warga di Nabire Viral, Kapolda Papua Minta Maaf

Nasional
Sandiaga Uno: Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 Turun 75 Persen

Sandiaga Uno: Kunjungan Wisatawan Tahun 2020 Turun 75 Persen

Nasional
Luhut Minta Pemerintah Mati-matian Tekan Angka Kematian Pasien Covid-19

Luhut Minta Pemerintah Mati-matian Tekan Angka Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Kepala BRIN Sebut Selama Pandemi Limbah Medis Bisa Diolah dengan Teknologi Mobile

Kepala BRIN Sebut Selama Pandemi Limbah Medis Bisa Diolah dengan Teknologi Mobile

Nasional
Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

Rakor dengan Pemprov DIY, Wapres: Kita Harus Lebih Keras agar Covid-19 Melandai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X