Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla: Ekonomi Indonesia Terbuka, tapi Tak Seliberal Amerika Serikat

Kompas.com - 03/04/2018, 18:53 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menganggap pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak lagi relevan.

Prabowo sebelumnya menyebut sistem perekonomian yang dianut oleh kelompok elite di Indonesia adalah neoliberal.

"Kurang relevan lagi berbicara tentang ekonomi liberal atau tidak liberal," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (3/4/2018).

(Baca juga: Tuhan, Rakyat, dan Neolib, Jurus Ampuh untuk Tarik Simpati)

 

Sebab, menurut Kalla, perekonomian yang dianut suatu negara harus selaras dengan upaya menjaga kepentingan nasional. 

Indonesia sendiri, ia melanjutkan, saat ini menganut sistem ekonomi terbuka. Namun, tidak sebebas atau seliberal Amerika Serikat. 

"Ekonomi kita terbuka. Tapi tidak seliberal Amerika Serikat. Amerika (Serikat) sendiri yang kapitalis menjadi proteksionis," kata Kalla.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebelumnya menilai, kelompok elite di Indonesia bertanggung jawab besar atas perekonomian Indonesia saat ini.

Menurut dia, akibat ulah para elite di Indonesia, kini perekonomian tak berpihak kepada rakyat kecil. Prabowo menilai, itu ulah para elite yang ada di dalam lingkaran pengambilan kebijakan di Indonesia.

(Baca juga: Demokrat Nilai Kritik Prabowo soal Elite sebagai Cara Menggaet Pemilih)

Ia mengatakan, mulai dari elite di pemerintahan, partai politik, hingga para pengusaha dan cendekiawan turut bertanggung jawab atas terbangunnya sistem perekonomian neoliberal di Indonesia.

Kendati demikian, ia menyadari dirinya bagian dari elite lantaran ia adalah pemimpin partai politik. Dulu, ia pun menyadari merupakan bagian dari elite TNI karena pernah menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Namun, ia mengaku sudah bertobat dan tak lagi memercayai sistem ekonomi liberal.

Karena itu, Prabowo menyatakan, dirinya hadir sebagai elite politik yang memerangi sistem ekonomi liberal.

Kompas TV Fahri Hamzah menilai, sebaiknya Ketua Umum Partai Gerindra tidak melempar isu tanpa penjelasan lanjutan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com