Perawat RS Dibentak Setya Novanto yang Minta Kepalanya Diperban

Kompas.com - 02/04/2018, 12:18 WIB
Perawat Rumah Sakit Medika Permata Hijau bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/4/2018). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPerawat Rumah Sakit Medika Permata Hijau bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/4/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Perawat Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Indri Astuti, bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (2/4/2018).

Dalam persidangan, Indri menceritakan pengalamannya saat diminta merawat pasien atas nama Setya Novanto pada 16 November 2017 lalu.

Menurut Indri, awalnya dia mencoba mengajak Setya Novanto untuk berkomunikasi. Namun, Setya Novanto hanya memejamkan mata dan tidak merespons pertanyaan yang diajukan.

Begitu juga saat Indri membuka kancing baju dan melakukan perekaman jantung. Namun, Indri tiba-tiba dikejutkan dengan kata-kata Novanto yang disampaikan dengan nada tinggi.

"Sebelum saya keluar kamar, pasien itu bilang, 'Kapan saya diperban?'. Saya kaget, langsung balik badan karena nada suaranya seperti itu. Dia agak membentak," kata Indri kepada majelis hakim.

(Baca juga: 10 Kesaksian Dokter dan Perawat soal Rekayasa Medis Setya Novanto)

Menurut Indri, saat itu dia tidak langsung menuruti permintan Novanto. Indri selanjutnya menanyakan kepada dokter Bimanesh Sutarjo mengenai permintaan pasien untuk memasang perban.

Sebab, menurut Indri, kebutuhan pemasangan perban atau tidak bergantung kepada perintah dokter. Menurut dia, tidak semua luka harus ditutup dengan perban.

"Dokter bilang, 'Ya sudah, diperban saja, demi kenyamanan pasien'," kata Indri.

(Baca juga: Dua Perawat: Tak Ada Luka dan Benjolan di Tubuh Setya Novanto)

Dalam kasus ini, Bimanesh Sutarjo didakwa bersama-sama dengan pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, telah melakukan rekayasa agar Setya Novanto dirawat di RS Medika Permata Hijau. Hal itu dalam rangka menghindari pemeriksaan oleh penyidik KPK.

Saat itu, Novanto merupakan tersangka dalam kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

KPU Yakini Penetapan Paslon Peserta Pilkada Tak Picu Kerumunan Massa

Nasional
Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Pilkada, Ancaman Klaster Covid-19, dan Desakan untuk Menunda

Nasional
Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Pemerintah Kaji Dua Opsi untuk Perppu Pilkada 2020

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X