Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yasonna: Kita Harus Menangkal Ujaran Kebencian agar Bangsa Ini Tidak Bubar Tahun 2030

Kompas.com - 29/03/2018, 14:26 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengungkapkan kekhawatirannya akan ancaman terhadap keberagaman di Indonesia.

Menurut dia, ancaman ini muncul karena adanya upaya memecah belah melalui ujaran kebencian dan penyebaran hoaks.

"Sekali lagi, negara kita adalah negara plural, diperlukan upaya yang terus menerus untuk menjaga bangsa ini karena ada upaya dari luar dan dari dalam untuk memecah belah bangsa," ujar Yasonna saat menyampaikan sambutan di Lapas Klas I Cipinang, Jakarta, Kamis (29/3/2018).

Baca juga : Ujaran Kebencian Dinilai sebagai Ancaman Serius yang Lemahkan Negara

Yasonna mengatakan, ada kekhawatiran aksi provokasi oleh kelompok-kelompok tak bertanggung jawab dengan dengan sengaja menyebarkan ujaran kebencian berkaitan dengan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan hoaks.

Tindakan ini dilakukan dengan tujuan politik tertentu untuk merusak dan memecah belah masyarakat.

"Sebagai anak bangsa kita harus mampu menangkal itu, agar bangsa ini tidak bubar tahun 2030. Kata orang kan gitu," ujar Yasonna disambut gelak tawa dari seluruh warga binaan di Lapas Cipinang.

Baca juga : Polri Berharap Ada Penanganan Bersama Hadapi Penyebaran Ujaran Kebencian

Ia berharap, masyarakat terus optimistis dalam menjaga keberagaman.

Selain itu, diperlukan pula penanganan bersama melalui bela negara terhadap ancaman-ancaman yang merusak kemajemukan.

"Perang bukan hanya lewat konflik senjata, tapi bisa apa saja termasuk perusakan ideologi, kemudian masuk narkoba, terorisme, provokasi SARA, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus jaga bangsa ini," ujar dia.

Kompas TV Deklarasi ditujukan untuk menangkal ujaran kebencian di media sosial selama pelaksanaan pilkada tahun ini.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com