Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Menhub, Mantan Dirjen Hubla Khilaf Terima Uang Ucapan Terima Kasih

Kompas.com - 28/03/2018, 13:47 WIB
Abba Gabrillin,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan prihatin atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Antonius Tonny Budiono.

Menurut Budi, mantan bawahannya itu khilaf hingga mau menerima uang dari kontraktor yang menjadi rekanan Kemenhub.

Hal itu dikatakan Budi Karya saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (28/3/2018). Dia bersaksi untuk terdakwa Tonny Budiono.

Baca juga : Menhub Budi Karya Jadi Saksi Sidang Mantan Dirjen Hubla

"Kalau saya lihat, ini ada khilaf terdakwa. Dari hasil diskusi dan analisis, itu adalah ucapan terima kasih, karena diberikan setelah diberikan pekerjaan," ujar Budi Karya kepada majelis hakim.

Menurut Budi, ia mengenal Tonny sebagai pegawai yang tegas dan berkompeten. Ia pernah bersama-sama Tonny memberantas pungli di kawasan pelabuhan.

Budi tidak menyangka anak buahnya tersebut ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga : Kepada Hakim, Menhub Budi Karya Akui Lengah Antisipasi Korupsi

Pada akhirnya, Budi mengetahui bahwa Tonny menerima suap dari Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan. 

Uang diberikan sebagai imbalan, karena perusahaan itu dimenangkan dalam lelang proyek pengerukan di pelabuhan Tanjung Mas Semarang.

"Terdakwa saya nilai berkompeten dan tegas dalam melakukan roda organisasi," kata Budi.

Kompas TV Sebelumnya, mantan dirjen perhubungan laut Kemenhub Antonius Tony Budiono mengaku memberi uang ratusan juta ke Paspamres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com