Kementerian Agama Tetapkan Biaya Standar Umrah Sebesar Rp 20 Juta

Kompas.com - 28/03/2018, 08:59 WIB
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/3). Pemerintah dan DPR menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 sebesar Rp35,23 juta per jemaah atau naik 0,9 persen dari tahun sebelum. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/18
PUSPA PERWITASARIMenteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/3). Pemerintah dan DPR menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2018 sebesar Rp35,23 juta per jemaah atau naik 0,9 persen dari tahun sebelum. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/kye/18

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan Kementerian Agama telah menetapkan biaya referensi atau biaya standar penyelenggaraan umrah sebesar Rp 20 Juta. Hal itu dilakukan untuk melindungi konsumen dari penipuan.

Besaran tersebut telah disepakati oleh sejumlah asosiasi yang membawahi biro perjalanan penyelenggara umrah.

"Kami telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi yang membawahi biro travel ini dan kami sudah sepakat biaya referensi umrah itu sebesar Rp 20 juta," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

(Baca juga: Banyak Penyelenggara Umrah Bermasalah, Kemenag Benahi Pengawasan)

Ia menilai biaya sebesar itu merupakan biaya rata-rata yang memadai bagi setiap penyelenggara umrah untuk memenuhi standar pelayanan minimal.

Lukman memaparkan dengan biaya sebesar itu maka penyelenggara umrah hanya diperbolehkan menggunakan maskapai penerbangan dengan sekali transit sebelum menuju Arab Saudi. Hal itu diberlakukan supaya tidak menguras fisik jemaah untuk beribadah di sana.

Biaya tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika masih ditemui biro perjalanan yang menetapkan harga di bawah Rp 20 juta, Lukman mengatakan mereka wajib melaporkannya ke Kementerian Agama, tepatnya ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

(Baca juga: Hanya 36 Biro Haji dan Umrah yang Berizin di Tangerang Selatan, Ini Daftarnya...)

 

Mereka wajib memastikan biaya umrah di bawah Rp 20 juta yang mereka tawarkan mampu memenuhi standar pelayanan minimal.

"Jadi kalau mau tetapkan misalnya Rp 18 juta atau bahkan Rp 15 juta harus menjelaskan ini standar pelayanan minimal sudah terpenuhi atau belum," papar Lukman.

"Supaya tidak terjadi berlomba-lomba biro travel itu yang paling murah tapi sebenarnya itu tidak masuk akal karena tidak bisa memenuhi standar pelayanan minimal yang kami tetapkan," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Dosen: Kehancuran UI lewat PP 75/2021 Itu Keniscayaan

Nasional
Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Mahfud MD Pastikan Pemerintah Tindak Tegas Unjuk Rasa yang Langgar Protokol Kesehatan

Nasional
Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Mahfud Sebut Ada Kelompok Manfaatkan Situasi Pandemi untuk Serang Pemerintah

Nasional
Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Rakor dengan Wapres, Ganjar Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19 di Jateng

Nasional
Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Dukung Ekonomi Biru, Kementerian KP Dorong Riset Olahan Rumput Laut Nirlimbah

Nasional
Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Wapres Minta Pemda Sigap Salurkan Bansos Saat PPKM Level 4

Nasional
Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Nasional
Ada Imbauan Aksi 'Jokowi End Game', Lalu Lintas Dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Ada Imbauan Aksi "Jokowi End Game", Lalu Lintas Dari Bundaran HI Menuju Istana Negara Akan Disekat

Nasional
Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Wapres Soroti Tingginya Kasus Covid-19 di Jateng, Minta Ganjar Tekan dari Hulu

Nasional
UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

UPDATE: Bertambah Satu Kasus di Qatar, 5.436 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19

Nasional
Menkominfo: Tertib Protokol 3M dan Siap di Vaksin, Kunci Penanganan Pandemi Covid-19

Menkominfo: Tertib Protokol 3M dan Siap di Vaksin, Kunci Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Mahfud Minta Masyarakat Sampaikan Aspirasi Tertulis atau via Telepon agar Situasi Kondusif

Nasional
Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Anggota DPR: Vaksinasi Tidak Boleh Birokratis, apalagi Dipersulit

Nasional
Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Tingginya Angka Kematian dan Kegagalan Deteksi Dini Kasus Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Mahfud Sebut Pemerintah Hadapi Dilema Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X