Jokowi kepada CPNS: Saudara Harus Kepo, Jangan Terjebak Rutinitas Pekerjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan 33.155 CPNS hasil seleksi tahun 2017 bahwa dunia saat ini telah berkembang dengan pesat. Perkembangan itu menuntut birokrat untuk bekerja lebih responsif, lebih efisien, dan lebih tepat sasaran.

"Sebagai birokrat, saudara harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Harus mengikuti gagasan inovatif yang ada, dinamika sosial, politik dan ekonomi," ujar Jokowi saat memberikan pembekalan kepada 33.155 CPNS di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Tidak lupa, para calon birokrat tersebut juga harus mendengarkan keluhan dari masyarakat.

"Kalau masyarakat ingin dilayani cepat, jangan kalian malah melayani lambat. Ya dimaki-maki kita nanti," lanjut Jokowi.

Baca juga : Dua Kali Penerimaan, Hampir 4.000 Formasi CPNS Tak Terisi

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi berharap para CPNS mengembangkan rasa ingin tahu terhadap perkembangan yang ada.

"Makanya pesan saya, saudara harus terus penuh dengan rasa keingintahuan. Rasa ingin tahu. Kalau bahasa anak muda sekarang, harus kepo. Sekali lagi, harus kepo. Ingin tahu, ingin ngerti, jangan terjebak rutinitas yang monoton," ujar dia.

"Saudara harus kepo terhadap perkembangan IPTEK, inovasi, dinamika zaman, aspirasi, dan keinginan masyarakat. Jangan hanya kepo terhadap mantan pacar saja," lanjut dia yang disambut tawa.

Baca juga : Pendaftaran CPNS 2018 Diprioritaskan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Jokowi melanjutkan, ia berharap banyak pada CPNS hasil seleksi 2017 ini. Ia yakin para CPNS dapat menjadi salah satu motor kemajuan Indonesia di masa yang akan datang.

"Kita harus meyakini semuanya dan saya meyakini Indonesia akan menjadi negara maju jika memiliki birokrat tangguh dan mau bekerja keras, birokrat yang mau berinovasi dan birokrat yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi," ujar Jokowi.

Diketahui, 33.155 orang CPNS yang hadir berasal dari 32 provinsi. Formasi jumlah itu terdiri dari 34.167 adalah formasi reguler, 2.310 adalah formasi lulusan cumlaude, 168 adalah formasi penyandang disabilitas dan 493 adalah formasi yang berasal dari Papua dan Papua Barat.

Mereka akan ditempatkan pada 62 kementerian/ lembaga yang ada.