Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Pertemuan Tertutup, Kenyamanan Jokowi dengan Muhaimin Dipertanyakan

Kompas.com - 26/03/2018, 17:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyoroti hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat isu calon wakil presiden untuk Pilpres 2019 mulai berkembang.

Hendri mempertanyakan, mengapa Presiden Jokowi membedakan pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik yang bersifat terbuka dan menjadi sorotan dan pertemuan dengan Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, yang terkesan tertutup dari publik.

"Yang seru untuk menjadi perhatian itu di antara pertemuan Jokowi dengan ketua partai politik, hanya dengan Cak Imin yang berbeda," ujar Hendri kepada Kompas.com, Senin (26/3/2018).

Dia melanjutkan, saat bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, misalnya, Presiden mengajak untuk bersama-sama meninjau proyek MRT.

Begitu pula saat Presiden Jokowi bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang dilakukan secara terbuka. Setelah pertemuan, Jokowi blak-blakan kepada media bahwa pertemuannya itu membahas Pilpres 2019.

(Baca juga: Usung Muhaimin Iskandar Jadi Cawapres 2019, PKB Tunggu Muspimnas)

Demikian juga saat Jokowi bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Jokowi menjadikan momen lari pagi untuk berbincang mengenai calon wakil presidennya pada Pilpres 2019.

"Momen itu sangat personal, sangat intim, begitu. Namun, giliran ketemu Cak Imin di Istana, ya kok enggak terbuka ya, terkesan ditutup-tutupi. Pertanyaan saya, apakah Jokowi ini cukup nyaman dengan Cak Imin?" ujar Hendri.

Hendri mempertanyakan soal kenyamanan Cak Imin dengan Jokowi karena PKB hingga saat ini belum secara resmi menyatakan dukungan kepada Jokowi.

"Yang jelas, Cak Imin dengan PKB-nya saat ini adalah satu-satunya partai politik pendukung pemerintah yang belum menyatakan dukungannya kepada Jokowi pada 2019. Ini kecuali PAN ya, yang tampaknya sudah berseberangan meskipun belum menyatakan keluar dari koalisi pendukung pemerintah," kata dia.

(Baca juga: Muhaimin Optimistis Jokowi Akan Tawarkan Cawapres untuknya)

Hendri berpendapat, Jokowi sedang mencari sosok yang memiliki dua kriteria. Pertama, Jokowi tak akan memilih sosok yang menjadikan jabatan wapres cuma batu loncatan untuk menjadi capres pada Pilpres 2024.

Kedua, Jokowi akan memilih sosok cawapres yang bisa membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi di pemerintahannya saat ini. Persoalan itu mulai dari soal ekonomi, membumikan nilai Pancasila, dan mengeluarkan Jokowi dari belitan isu anti-Islam.

"Nah, apakah Cak Imin punya hasrat pada 2024? Kalau punya, sulit dipilih. Apakah ia juga benar-benar merepresentasikan solusi atas tantangan pemerintah saat ini?" ujar Hendri.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar optimistis menjadi calon wakil presiden mendampingi Jokowi di pemilihan presiden 2019 mendatang. Rasa optimismenya tersebut didasarkan pada perbincangannya dengan Jokowi pada Jumat (23/3/2018) lalu di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Dua hari lalu, saya diterima beliau, ngobrol panjang, kesimpulan saya sangat optimistis, insya Allah ya," ujar Muhaimin seusai ziarah di makam almarhum Taufiq Kiemas di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (25/3/2018).

Namun, Cak Imin enggan menyebut apa yang diungkapkan oleh Jokowi sehingga dirinya demikian optimistis menjadi calon wakil presiden pendamping Jokowi.

"Ya banyaklah (yang diperbincangkan). Yang penting optimistis, optimistis pokoknya," ucap dia.

Kompas TV Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar optimistis akan menjadi calwapres mendampingi Joko Widodo di pemilihan presiden 2019.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com