Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Ketua Fraksi PKB Salah Sebut Muhaimin sebagai Wakil Presiden

Kompas.com - 26/03/2018, 15:02 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar diperkenalkan sebagai wakil presiden dalam pembacaan doa, usai pelantikan tiga pimpinan baru MPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Awalnya, Ketua Fraksi PKB di MPR Jazilul Fawaid didapuk sebagai pembaca doa seusai pelantikan Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, dan Muhaimin Iskandar sebagai pimpinan MPR.

Semula tidak ada yang aneh dengan doa yang dibacakan Jazilul. Ia mendoakan agar semua pimpinan MPR mulai dari Ketua MPR Zulkifli Hasan, serta empat wakil ketua MPR yang lama, yakni Mahyudin, Hidayat Nur Wahid, Oesman Sapta Odang, dan EE Mangindaan dalam keadaan yang sehat.

Setelah itu, Jazilul mendoakan tiga pimpinan yang baru dilantik, yakni Basarah, Muzani, dan Muhaimin agar dalam keadaan yang sehat pula.

Namun saat membacakan nama Basarah, Muzani, dan Muhaimin, alih-alih menyebut sebagai wakil ketua MPR, ia justru menyebutnya sebagai wakil presiden.

"Semoga Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, dan Muhaimin Iskandar, yang baru saja dilantik sebagai wakil presiden..." ucap Jazilul.

(Baca juga: Usung Muhaimin Iskandar Jadi Cawapres 2019, PKB Tunggu Muspimnas)

Sontak seluruh ruangan tertawa mendengar hal itu. Pasalnya, kata yang keluar setelah nama Muhaimin ialah wakil presiden. Saat ini, memang beredar banyak baliho yang memperlihatkan Muhaimin sebagai calon wakil presiden.

Jazilul yang menyadari kesalahannya langsung meralat ucapannya tersebut.

"Eh, maaf, wakil ketua MPR," ucap dia, lantas melanjutkan pembacaan doa.

Seluruh ruangan yang hadir dalam pelantikan tersebut pun tertawa. Usai pembacaan doa, Zulkifli pun menyidir Jazilul.

"Tadi juga dalam doa Cak Imin dilantik jadi wakil presiden. Ini yang repot, belum jadi capres-cawapres serangan bertubi-tubi datang," tutur Zulkifli yang kembali disambut tawa yang hadir di sana.

MPR resmi memiliki tiga pimpinan baru. Mereka adalah Ketua Fraksi PDI-P di MPR Ahmad Basarah, Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Penambahan tiga pimpinan MPR yang baru ini merupakan konsekuensi dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, tepatnya pada Pasal 427A.

(Baca juga: Ahmad Basarah, Muhaimin Iskandar, dan Ahmad Muzani Resmi Jabat Pimpinan MPR)

Adapun, petikan keputusan MPR tersebut bernomor Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penambahan Pimpinan MPR Masa Jabatan 2018-2019.

Rapat Paripurna pelantikan pimpinan MPR dihadiri sembilan fraksi di MPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hanya satu fraksi yang tak hadir, yakni Fraksi PPP.

"Fraksi PPP telah mengirim surat untuk tidak hadir dalam rapat paripurna ini. Sembilan fraksi dan kelompok DPD hadir. Dengan demikian rapat paripurna kita buka dan bersifat terbuka," kata Ketua MPR Zulkifli Hasan saat membuka rapat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Rapat dilanjutkan dengan pembacaan sumpah jabatan sebagai wakil ketua MPR. Pembacaan sumpah dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajban saya sebagai Wakil Ketua MPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya, akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan," ucap Basarah, Muzani, dan Muhaimin bersamaan saat membaca sumpah

Kompas TV Namun pelantikan Wakil Ketua MPR tambahan ini tak akan dihadiri Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com