Kompas.com - 26/03/2018, 16:20 WIB
Presiden Jokowi saat pertemuan dengan para pimpinan Bank Umum di Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi saat pertemuan dengan para pimpinan Bank Umum di Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintahannya tak pernah menyerahkan konsesi lahan kepada pengusaha besar.

Sebaliknya, Presiden Jokowi berupaya menghentikan distribusi lahan bagi pengusaha besar dan mengubahnya dengan diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil.

"Distribusi (lahan kepada pengusaha besar) bukan saya yang melakukan. Justru saya tidak mau begitu. Saya malah dituding-tuding membagikan," ujar Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3/2018).

(Baca juga: Ini Cara Jokowi Buktikan Sertifikat Lahan Bukan Program Pengibulan)

 

Jokowi mengakui, ketimpangan kepemilikan lahan memang terjadi. Tapi, sekali lagi ia menegaskan, ketimpangan kepemilikan lahan tersebut bukanlah dilakukan oleh pemerintahannya.

Jokowi melanjutkan pemerintah saat ini tengah menggencarkan program redistribusi aset. Selain memberikan hak bagi masyarakat untuk mengelola lahan agar produktif, pemerintah juga menggencarkan pembagian sertifikat lahan secara gratis.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Idealnya itu memang seluruh lahan yang ada, bersertifikat dan idealnya kepemilikan itu betul-betul rakyat bisa merasakan kegunaan lahan tanah yang mereka miliki. Ya semakin luas (tanah), semakin baik mestinya." ujar Jokowi.

(Baca juga: Sertifikasi Lahan 4 Kawasan Ekonomi Khusus Rampung 29 Maret Ini)

 

Di Kota Banjarbaru sendiri, Presiden Jokowi membagikan sebanyak 3.630 sertifikat lahan. Penerimanya, yakni masyarakat yang berasal dari sejumlah kota/ kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.

Antara lain, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.

Kompas TV Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan warga negara asing tak boleh memiliki tanah di Indonesia.

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Satgas: Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Menurun, Kecuali di Jateng, DIY, dan Bali

Nasional
 Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Proses Hukum Dua Oknum TNI AU Pelaku Kekerasan di Papua Diminta Transparan

Nasional
Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Nasional
Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Kemenkes: 3 Pasien yang Terinfeksi Corona Varian Delta Plus Sudah Sembuh

Nasional
Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Nasional
Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Kemenkes: Ada 3 Kasus Covid-19 akibat Varian Delta Plus

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Vaksinasi Covid-19 Disebut Membantu Perbaiki Kondisi Pandemi Saat ini

Nasional
Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Kemenkes: Ada Tren Penurunan Mobilitas Hampir di Semua Wilayah Sejak PPKM Darurat

Nasional
Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Bantuan Sembako di Pekalongan Tak Sesuai, Risma: KPM Harusnya Dapat Rp 200.000

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Kemenkes Sebut Vaksinasi Covid-19 Dua Dosis Bisa Lindungi Pasien dari Risiko Kematian hingga 73 Persen

Nasional
Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Kemenkes Sebut Pasien Covid-19 yang Sudah Divaksin Sekali 90 Persen Sembuh, Dosis Lengkap 100 Persen

Nasional
Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Nasional
KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

KJRI Jeddah Imbau Umat Muslim Indonesia Tunda Rencana Umrah

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Satgas Covid-19: Jangan Khawatir Kehabisan Stok Vaksin

Nasional
Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Dinkes Sumsel: BOR di RS Rujukan Covid-19 Capai 80 Persen, ICU Sudah Penuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X