Jokowi Bantah Berikan Konsesi Lahan ke Pengusaha Besar

Kompas.com - 26/03/2018, 16:20 WIB
Presiden Jokowi saat pertemuan dengan para pimpinan Bank Umum di Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018). KOMPAS.com/Ihsanuddin Presiden Jokowi saat pertemuan dengan para pimpinan Bank Umum di Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintahannya tak pernah menyerahkan konsesi lahan kepada pengusaha besar.

Sebaliknya, Presiden Jokowi berupaya menghentikan distribusi lahan bagi pengusaha besar dan mengubahnya dengan diberikan kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil.

"Distribusi (lahan kepada pengusaha besar) bukan saya yang melakukan. Justru saya tidak mau begitu. Saya malah dituding-tuding membagikan," ujar Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (26/3/2018).

(Baca juga: Ini Cara Jokowi Buktikan Sertifikat Lahan Bukan Program Pengibulan)

 

Jokowi mengakui, ketimpangan kepemilikan lahan memang terjadi. Tapi, sekali lagi ia menegaskan, ketimpangan kepemilikan lahan tersebut bukanlah dilakukan oleh pemerintahannya.

Jokowi melanjutkan pemerintah saat ini tengah menggencarkan program redistribusi aset. Selain memberikan hak bagi masyarakat untuk mengelola lahan agar produktif, pemerintah juga menggencarkan pembagian sertifikat lahan secara gratis.

"Idealnya itu memang seluruh lahan yang ada, bersertifikat dan idealnya kepemilikan itu betul-betul rakyat bisa merasakan kegunaan lahan tanah yang mereka miliki. Ya semakin luas (tanah), semakin baik mestinya." ujar Jokowi.

(Baca juga: Sertifikasi Lahan 4 Kawasan Ekonomi Khusus Rampung 29 Maret Ini)

 

Di Kota Banjarbaru sendiri, Presiden Jokowi membagikan sebanyak 3.630 sertifikat lahan. Penerimanya, yakni masyarakat yang berasal dari sejumlah kota/ kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan.

Antara lain, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.

Kompas TV Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan warga negara asing tak boleh memiliki tanah di Indonesia.

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X