Kata Masinton, Penyebutan Nama Puan dan Pramono di Sidang e-KTP Tak Harus Ditindaklanjuti KPK

Kompas.com - 24/03/2018, 13:02 WIB
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu (kanan) dalam acara diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (24/3/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAAnggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu (kanan) dalam acara diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (24/3/2018)
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menilai, tidak semua nama yang disebutkan di pengadilan kasus korupsi KTP elektronik ( e-KTP) harus ditandaklanjuti oleh KPK.

Seperti diketahui, terdakwa korupsi e-KTP Setya Novanto menyebut uang proyek KTP elektronik mengalir ke dua nama petinggi PDIP yaitu Puan Maharani dan Pramono Anung.

"Jadi begini, kalau itu sudah di persidangan, masa setiap nama yang disebut di persidangan ditindaklanjuti," ujarnya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Menurut dia, lebih baik KPK menggali nama-nama yang ada di berita acara pemeriksaan kasus e-KTP yang jumlahnya puluhan orang dari pada menelusuri nama Puan dan Pramono yang disebutkan oleh Novanto.

Hal itu kata Masinton lebih penting agar pengungkapan kasus korupsi e-KTP fokus dan tidak melebar kemana-mana.

Baca juga : KPK Akan Cek Bukti Lain untuk Dalami Pengakuan Novanto soal Puan dan Pramono

Apalagi tutur dia, dalam persidangan sebelumnya,  salah satu tersangka dalam perkara korupsi proyek e-KTP, Made Oka Masagung, membantah memberikan uang kepada petinggi partai.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ketika ditemui usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (20/3/2018).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani ketika ditemui usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Menurut Masinton, pernyataan itu cukup untuk membantah pernyataan Novanto bahwa Puan dan Pramono menerima uang dalam proyek KTP elektronik.

"Artinya tidak perlu selalu yang disebut kan nama-nama itu di (tindak lanjut) supaya enggak bias. Nanti ada nama lain lagi, makin enggak jelas ini kasus," kata dia.

Baca juga : Puan Maharani: Saya Kenal Made Oka, Dia Teman Keluarga Bung Karno

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai bahwa fakta persidangan perlu ditindaklanjuti oleh KPK. Sebab di dalan korupsi tidak ada istilah partai oposisi di DPR tidak terlibat korupsi.

"Ini wajib ditelusuri lagi oleh KPK benarkah nama-nama baru itu selain Puan Maharani dan Pramono Anung, Setya Novanto juga menyebut ada 3 badan anggaran yang menerima, plus duit itu masuk ke rakernas atau rapimnas Partai Golkar," kata dia.

Sebelumya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku kenal dengan pengusaha Made Oka Masagung, salah satu tersangka dalam perkara korupsi proyek e-KTP.

Baca juga : Novanto Sebut Puan dan Pramono, Masinton Anggap Itu Bagian dari Drama

Namun, Pramono membantah terlibat kongkalikong dengan Made Oka demi memuluskan proyek e-KTP.

Sementara itu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani juga membantah pernyataan Setya Novanto. Ia menuturkan tudingan Novanto sama sekali tidak benar.

Meski begitu, Puan mengakui bahwa ia mengenal Made Oka. "Saya kenal dengan Made Oka karena kebetulan beliau itu teman keluarga bung karno," ujarnya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Menurut putri Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputeri itu, orang tua Made Oka merupakan teman baik dari Bung Karno. Oleh karena itu, Puan mengatakan juga mengenal orang tua, kakak dan adiknya Made Oka.

Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Soal Indeks Kerawanan Pilkada 2020, Mahfud: Jadi Bahan Pertimbangan

Nasional
Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Rabu Pagi ini, Mendagri Akan Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud

Nasional
Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Mahfud Sebut Kelompok Separatis di Papua Ancam Kedaulatan Negara

Nasional
Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Mendagri: Pemda Tak Anggarkan Dana Perpustakaan, RAPBD Tak Akan Disetujui

Nasional
Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Polemik Pernyataan Komisioner KPAI soal Kehamilan di Kolam Renang

Nasional
Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Skenario Pemerintah Pulangkan dan Observasi 188 WNI Kru World Dream...

Nasional
Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Silaturahmi Politik, Golkar-PKS Bahas Pilkada 2020 dan Omnibus Law

Nasional
Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Tito Karnavian Sindir Kepala Daerah yang Tak Peduli pada Perpustakaan

Nasional
Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Audiensi dengan Korban First Travel, Komisi VIII: Negara Bisa Digugat

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi 'Abuse of Power' dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Anggota Komisi I Sebut Ada Potensi "Abuse of Power" dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Politikus Demokrat Usul Panja Harun Masiku, KPK Fokus Tuntaskan Penyidikan

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Periksa Tersangka Kasus Korupsi di Kemenag, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Airlangga Tak Persoalkan Jokowi Bicara Reshuffle Kabinet ke Pegiat Medsos

Nasional
Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Ini Hasil Penggeledahan Rumah Warga di Batan Indah Terkait Radiasi Nuklir

Nasional
KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X