Kompas.com - 22/03/2018, 14:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah menerima uang 500.000 dollar Amerika Serikat dari hasil korupsi proyek e-KTP.

Pramono menegaskan, saat proyek e-KTP bergulir, ia memang menjabat Wakil Ketua DPR RI. Namun, jabatannya itu tak berkaitan dengan Komisi II yang membahas proyek e-KTP.

"Periode 2009-2014, saya pimpinan DPR yang membawahi dan mengkoordinasikan Komisi IV sampai dengan Komisi VII. Sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II dan juga sama sekali tidak berhubungan dengan Badan Anggaran," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Kamis (22/3/2018).

"Logikanya, kalau ada yang memberi (uang), pasti yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya. Dalam hal ini, saya tidak pernah ngomong satu katapun yang berkaitan atau berurusan dengan e-KTP," lanjut dia.

(Baca juga : Kata Setya Novanto, Ada Uang E-KTP ke Puan Maharani dan Pramono Anung)

Pramono juga menegaskan, dirinya tidak pernah berkomunikasi membahas e-KTP dengan saksi atau tersangka korupsi proyek e-KTP yang selama ini sudah berproses di persidangan.

Novanto sebelumnya menyebut ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDI Perjuangan Puan Maharani dan Pramono Anung.

Menurut Novanto, keduanya masing-masing mendapatkan 500.000 dollar Amerika Serikat.

"Bu Puan Maharani Ketua Fraksi PDI-P dan Pramono adalah 500.000. Itu keterangan Made Oka," kata Setya Novanto kepada majelis hakim, saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis.

(Baca juga : Novanto Mengaku Pernah Konfirmasi ke Pramono Anung soal Penerimaan Uang E-KTP)

Menurut Novanto, suatu saat pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan Made Oka Masagung datang ke kediamannya.

Menurut Novanto, saat itu Oka menyampaikan bahwa ia sudah menyerahkan uang kepada anggota DPR.

"Saya tanya pada waktu itu 'Wah untuk siapa?' Disebutlah, tidak mengurangi rasa hormat saya dan saya minta maaf, karena ada juga saudara Andi di situ, adalah untuk Puan Maharani 500.000 (dollar AS) dan untuk Pak Pramono 500.000 (dollar AS)," kata Novanto.

Pramono dan Puan tidak termasuk dalam daftar penerima aliran dana korupsi e-KTP yang disusun jaksa KPK dalam dakwaan. Keduanya juga belum pernah diperiksa sebagai saksi oleh KPK

Kompas TV Sidang e-KTP telah memasuki sesi pemeriksaan terdakwa Setya Novanto.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Gerindra Klaim Presiden Jokowi Izinkan Prabowo Maju Capres

Nasional
Prabowo Nyatakan Siap Nyapres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Prabowo Nyatakan Siap Nyapres, Nasdem: Bagus, Masyarakat Banyak Alternatif

Nasional
Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Kasus Brigadir J, Tim Khusus Polri Masih Dalami Dekoder CCTV

Nasional
Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Kemendes PDTT: 11 Desa di IKN Tak Diubah Jadi Kelurahan, Pertahankan Budaya Asli

Nasional
Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Kubu Bharada E Harap LPSK Segera Putuskan Status Perlindungan

Nasional
Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Mundur, Epidemiolog Prediksi Puncak Kasus BA.5 di Akhir Agustus

Nasional
Di Hadapan KSAL, Megawati Cerita Kehebatan Armada Laut Era Bung Karno

Di Hadapan KSAL, Megawati Cerita Kehebatan Armada Laut Era Bung Karno

Nasional
Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Nasional
Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Nasional
Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Nasional
MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

Nasional
Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Nasional
Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Nasional
Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Nasional
Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.