Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ulah Sejumlah Menteri Dianggap Merugikan Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 22/03/2018, 10:19 WIB
Moh Nadlir,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai, Presiden Joko Widodo seolah tidak memimpin kabinetnya.

Alasannya, sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja berulah dengan mengeluarkan pernyataan kontroversial dan menimbulkan kegaduhan.

"Saran Saya Pak Jokowi harus 'memimpin' kabinetnya. Menurut s,aya saat ini Pak Jokowi (sedang) tidak 'memimpin' kabinetnya," ujar Dahnil melalui pesan singkat, Kamis (22/3/2018).

Dahnil mencontohkan, sikap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamongan Laoly yang abai tidak melaporkan adanya sejumlah pasal kontroversial dalam UU MD3 kepada Jokowi.

Baca juga: PAN Nilai Luhut Terlalu Kreatif Tanggapi Kritik Amien Rais

Lainnya, beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto mengeluarkan pernyataan agar KPK menunda proses hukum calon kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018.

Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang membalas kritik yang disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional Amien Rais dengan ancaman.

"Tengok saja, sebelumnya Menteri Hukum dan HAM yang seringkali bertindak di luar kendali Presiden, kemarin Wiranto, dan terakhir ya Luhut," ungkap Dahnil.

Menurut Dahnil, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan para pembantu presiden tersebut merugikan pemerintahan Jokowi.

"Ini sebenarnya justru merugikan pemerintah. Sikap (Luhut) kayak anti-kritik," ujar Dahnil.

Luhut geram

Sebelumnya Luhut mengaku heran terhadap seorang tokoh senior yang dianggapnya asal-asalan dalam mengkritik pemerintah.

Baca juga: Istana: Ancaman Luhut Tak Mewakili Sikap Presiden

Kegeraman tersebut ia ungkapkan saat menjadi pembicara dalam seminar nasional "Kebijakan dan Koordinasi Bidang Maritim untuk Kesejahteraan Nelayan" di Gedung BPK RI, Senin (19/3/2018).

"Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin? Dari dulu juga ada pembagian sertifikat, tapi prosesnya panjang, lama dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya di mana," kata Luhut.

Luhut mengancam akan membongkar dosa tokoh senior yang asal-asalan mengkritik pemerintah. Luhut menyebut, orang-orang tersebut punya banyak dosa di masa lalu.

"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu, kok. Background saya spion juga," kata purnawirawan Jenderal TNI ini.

Luhut tak menyebut siapa tokoh senior yang ia maksud. Namun, banyak pihak meyakini yang dimaksud Luhut adalah Amien Rais.

Sebab, sebelumnya Amien sempat bicara bahwa program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Jokowi adalah pembohongan.

Kompas TV Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak ikut campur dalam membahas kriteria cawapres Pendamping Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com