Jokowi Sudah Minta Penundaan Eksekusi Mati Zaini Misrin Sejak 2015

Kompas.com - 21/03/2018, 13:44 WIB
Para pengunjung rasa terkait kasus hukuman mati terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) Zaini Misrin berdemo di depan Kedutaan Besar Indonesia, Selasa (20/3/2018). KOMPAS.com/Robertus BelarminusPara pengunjung rasa terkait kasus hukuman mati terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) Zaini Misrin berdemo di depan Kedutaan Besar Indonesia, Selasa (20/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo Sempat menyinggung soal kasus Zaini Misrin saat bertemu Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud, September 2015.

Zaini Misrin merupakan TKI asal Bangkalan, Madura, yang dieksekusi mati pada Minggu (18/3/2018) lalu di Arab Saudi atas kasus pembunuhan.

"Sebenarnya kita tahu kasus Zaini Misrin ini sudah inkrah dari tahun 2008 kemudian setelah penundaan, tahun 2016 inkrah terakhir," ujar Iqbal saat berbicara dalam rapat dengan Tim Pengawas Perlindungan TKI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3/2018).

(Baca juga: Pemerintah Kirimkan 40 Nota Diplomatik Sebelum Eksekusi Zaini Misrin)

"Justru karena kita tahu bahwa sudah inkrah, Presiden mengangkat ini dalam pembicaraan empat mata dengan Raja Salman," ucapnya.

Iqbal menjelaskan, setelah pertemuan di Arab Saudi itu, pada periode 2015-2016 pemerintah Arab Saudi menghentikan eksekusi terhadap Zaini. Rencananya eksekusi Zaini dijadwalkan pada akhir 2016.

Setelah itu, Presiden Jokowi mengirimkan surat ke Raja Salman minta dan direspons dengan perpanjangan penundaan selama enam bulan.

Menjelang akhir masa penundaan, Presiden Jokowi kembali mengirimkan surat.

Raja Salman pun mempersilakan Pemerintah Indonesia mengajukan PK atau Peninjauan Kembali kasus Zaini.

"Jadi jangankan kami yang menangani di lapangan, bahkan Presiden tahu tahap demi tahap peristiwa itu," tuturnya.

(Baca juga: Istana Pastikan Eksekusi Mati Zaini Tak Ganggu Hubungan Indonesia-Arab Saudi)

 

Iqbal pun membantah jika pemerintah kecolongan, sebab eksekusi terhadap Zaini dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dari Pemerintah Arab Saudi.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia menganggap eksekusi tidak akan dilakukan karena pemerintah telah mengajukan PK.

Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Arab Saudi, kata Iqbal, seorang terpidana tidak akan dijatuhi hukuman badan selama belum ada putusan selanjutnya atau PK.

"Asumsi kita dengan adanya PK maka tidak akan dilakukan hukuman mati karena sesuai KUHAP di arab saudi kalau PK sudah dimulai, akan ditangguhkan hukuman badannya sampai ada putusan berikutnya. Nah itu yang bikin kami kaget," kata Iqbal.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Soal Amendemen UUD 1945, Muhammadiyah Usul Jabatan Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Ketum PP Muhammadiyah Dukung Amendemen UUD 1945 Terbatas soal GBHN

Nasional
Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Eks Koruptor Boleh Ikut Pilkada, Johan Budi: Sudah Cacat Moral, Harusnya Dilarang

Nasional
Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Ketua DPR: PPATK Harusnya Tak Ungkap Rekening Kasino Kepala Daerah ke Publik

Nasional
Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan "Soft Approach"

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X